Home / Sport / Segera proses hukum pelaku penggelapan Raskin

Segera proses hukum pelaku penggelapan Raskin

Bagikan Halaman ini

Share Button

2

 

 
Moral-politik.com : Agustinus Tulasi selaku kuasa hukum 1.320 Kepala Keluarga (KK) Kelurahan Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (10/1), menegaskan bahwa semua pelaku yang terlibat praktek perjualbelikan beras yang sudah berulangkali dilakukan, termasuk pungutan Rp 6000.00 per KK sebagai iuran jasa pengangkutan beras yang dilakoni sejak tahun 2011 hingga sekarang, harus diproses hukum, karena dinilai termasuk tindakan penggelapan sesuai pasal 260 junto pasal 55 KUHP.

“Kita minta Polisi untuk usut tuntas para pelaku dan bukan saja tahan Yohanes Teim sebagai penadah, tapi juga menahan Lurah, Komite, dan Camat,” tandasnya.

Bukan hanya itu, Tulasi juga meminta Kapolsek Ponu Iptu Yosep Baun untuk bertindak netral terhadap kasus penggelapan beras termasuk dugaan pungutan liar, sebab dalam pertemuan di aula ponu, yang dilakukan sebelumnya Kapolsek terkesan memaksa masyarakat selaku korban untuk menempuh jalan damai.

“Ya kita minta polisi untuk profesional untuk mengusut tuntas kasus ini karena ini murni pelanggaran pidana. Sebagai kuasa hukum tentu saya akan mengawal kasus sampai tuntas,” tandasnya

Untuk diketahui, realisasi pembagian bantuan beras PKP warga kelurahan ponu diwajibkan untuk mengumpul iuran sebesar RP 6.000,00 ribu, sebagai alasan biaya pembayaran jasa pengangkutan, bahkan pungutan liar dilakukan sejak tahun 2011, sehingga bila ditotalkan bisa mencapai  belasan juta.

Ulah aparatur tersebut mebuat warga kesal atas kebujakan yang dilakukan Lurah Ponu dan Camat Anleu karena pungutan tersebut sudah berlangsung tiga tahun. Padahal realisasi bantuan beras raskin yang dikonfersikan menjadi PKP, salah satu program duet Bupati Raymundus Fernandes dan Aloysius Kobes, digratiskan kepada masyarakat.

Baca Juga :  Pemkot Anggarkan Hutang Pihak Ketiga di Perubahan APBD

Apalagi dalam Juknis Bupati tidak mewajibkan ada iuran dari warga tapi realisasinya ada iuran, buntutnya para pelaku perlu di proses hukum sehingga menjadi contoh untuk desa atau kelurahan lainnya di TTU. (lima)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button