Home / Sejarah / Sejarah singkat Pemerintahan Rote Ndao (2)

Sejarah singkat Pemerintahan Rote Ndao (2)

Bagikan Halaman ini

Share Button

22

 

Moral-politik.com : Sesuai perkembangan di bidang pemerintahan, maka pada tahun 1979 terjadi perubahan status Wilayah Koordinator Schap Rote Ndao menjadi wilayah pembantu Bupati Kupang untuk Rote Ndao, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 25 tahun 1979 tanggal 15 Maret 1979, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Bupati Kupang untuk Rote Ndao, yang telah disahkan pula oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Nomor 061.341.63-114 tertanggal 8 April 1980.

Adapun para pejabat yang memimpin di Wilayah Koordinator Schap Rote Ndao maupun di Wilayah Pembantu Bupati Kupang untuk Rote Ndao adalah sebagai berikut :
•    Periode 1968-1974 adalah D. C. Saudale – Koordinator Schap Rote Ndao
•    Periode 1974-1977 adalah DRS. R. Chandra Hasyim – Koordinator Schap Rote Ndao
•    Periode 1977-1984 adalah DRS. G. Th. Hermanus – Pembantu Bupati Kupang Wilayah Rote Ndao
•    Periode 1984 – 1988 adalah DRS. G. Bait – Pembantu Bupati Kupang Wilayah Rote Ndao.
•    Periode 1988 – 1994 adalah Drs. R. Izaac – Pembantu Bupati Kupang Wilayah Rote Ndao.
•    Periode 1994 – 2001 adalah Benyamin Messakh, BA – Pembantu Bupati Kupang Wilayah Rote Ndao
•    Periode 2003 – 2008 adalah Christian Nehemia Dillak, SH – Bupati Rote Ndao

Sesuai perkembangan dan dinamika masyarakat maka dalam tahun 2000 timbulnya keinginan kuat dari masyarakat Rote Ndao baik yang berada di Wilayah Pembantu Bupati Kupang Wilayah Rote Ndao maupun dukungan dari orang Rote yang berada di Kupang dan di Jakarta mengusulkan agar Wilayah Pemerintahan Pembantu Bupati Rote Ndao ditingkatkan menjadi Kabupaten definitif. Usulan tersebut didukung dengan adanya pernyataan sikap dari 300 Tokoh masyarakat, Tokoh adat mewakili masyarakat dari 19 Nusak kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, melalui Pemerintah Kabupaten Kupang (sebagai Kabupaten Induk).

Baca Juga :  Jelang HUT RI ke-71, Gubernur NTT: Indonesia kerja nyata, melalui 8 Agenda Pembangunan !

Atas dasar usulan tersebut maka setelah melalui pengkajian dan mekanisme pembahasan sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku maka pada tanggal 10 April 2002 oleh Pemerintah Pusat dan DPR – RI menetapkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (rotendaokab.go.id/ale)
habis

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button