Home / Populer / TTU : Telah penghujung Januari, PNS belum terima gaji

TTU : Telah penghujung Januari, PNS belum terima gaji

Bagikan Halaman ini

Share Button

14

 

 

Moral-politik.com : Hingga di penghujung Januari 2014 ternyata Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) belum menerima gaji. Informasi yang berhasil dihimpun wartawan menyebutkan, lambatnya pembayaran gaji itu membuat sejumlah oknum PNS kesal, sebab peristiwa serupa terjadi tahun sebelumnya.

Keterlambatan pembayaran gaji PNS di Kabupaten TTU menjadi perbincangan cukup serius di kalangan PNS di TTU. Salah seorang guru yang dikonfirmasi wartawan, Selasa (28/1/2014) mengeluhkan soal belum dibayar gajinya.

Padahal, kata guru yang enggan menyebutkan namanya itu, dirinya hampir setiap saat datang ke kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten TTU menanyakan soal haknya di bulan Januari 2014. Namun perjuangannya nihil, sebab kejadian yang dialaminya ternyata juga dialami PNS lainnya. Kepada wartawan, dirinya mengaku tak tahu alasan pembayaran gaji.

“Kita mau mengadu kemana lagi. Kami inikan staf biasa tidak tahu alasannya kenapa sampai sekarang belum juga dibayar. Kita pegawai golongan kecil isteri anak mau makan apa,kita terima gaji dari awal bulan Desember lalu,” ungkap salah satu guru didaerah terpencil yang enggan namanya diberitakan.

Terhadap persoalan itu, Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes yang dikonfirmasi wartawan di lantai II kantor Bupati menjelaskan, semua pengeluaran harus melalui penetapan sidang APBD.

Dengan demikian, kata dia, bila APBD sudah ditetapkan tentu hak aparatur harus bayar tuntas. Rencananya gaji aparatur PNS direalisasikan dalam bulan Januari karena sekarang sudah dilakukan pembahasan sidang III tahun 2013.

“Ya ini menyangkut hak orang banyak dan kita harus realisasikan sesuai mekanismenya.  Kemarin Sabtu 25 Januari, kita sudah konsultasikan ke Provinsi dan disarankan untuk harus bayar, tapi saya minta untuk tunggu sidang penetapan baru direalisasikan,”jelasnya.

Baca Juga :  KPK panggil, Menteri Yasonna kemukakan klarifikasi...

Sedangkan Wakil Ketua DPRD TTU, Benediktus Hermene Gildus Bone yang dikonfirmasi terpisah mengaku kesal, sebab sebelumnya ada aparatur yang sempat mengadu ke pihaknya terkait lambatnya pembayaran gaji PNS.

Gildus menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 dan Permenkeu nomor 13 sudah mengatur jelas bahwa gaji rutin aparatur PNS harus dibayar haknya.

“Ya, jadi bukan harus menunggu sidang dewan lagi. Itukan perintah jelas untuk harus dibayar hak aparatur. Untuk urusan teknis mekanisme pencairan ada di Bagian Keuangan, tinggal saja disampaikan dalam sidang nanti,” jelas Gildus

Ketua DPC Partai Hanura TTU itu, sempat naik pitam ketika mendapat kabar bahwa keterlambatan pembayaran gaji PNS akibat ulah wakil rakyat, karena membuat molor sidang. Sebab, menurut Gildus gaji rutin PNS setiap bulan termasuk biaya air telepon dan listrik bisa direalisasikan tanpa harus menunggu pembahasan sidang dewan.

Gildus malah menuding, mandeknya lanjutan sidang III tahun 2013 karena sikap pemerintah yang lambat  mempersiapkan nota keuangan pemerintah. Sebab, dokumen KUA PPS baru selesai dirampungkan sehingga baru bisa dilanjutkan sidang pada Senin kemarin.

“Ya penyampaian nota keuangan dari pemerintah sudah selesai. Tugas kita siap bersidang kapan saja, sehingga tidak benar kalau ada informasi sesat DPRD tidak bersidang. (lima)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button