Home / Sport / Terbukti bersalah, Ponkris Saek divonis 1 tahun penjara

Terbukti bersalah, Ponkris Saek divonis 1 tahun penjara

Bagikan Halaman ini

Share Button

8

 

Moral-politik.com : Terdakwa Ponskris Saek, dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sumur gali pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao tahun 2007,  divonis selama 1 tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Kupang, Rabu (22/1/2014).

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim selama 1 tahun penjara karena terdakwa dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut.

Selain divonis selama 1 tahun penjara, majelis hakim mengenakan denda terhadap terdakwa sebesar Rp 50 juta. Dengan catatan jika para terdakwa tidak membayarnya, satu bulan setelah putusan majelis hakim berkekuatan tetap maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan.

Dalam putusan itu juga majelis hakim menegaskan bahwa terdakwa tetap ditahan di dalam penjara dan membayar biaya perkara sebesar Rp 5000. Majelis hakim juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menerima putusan tersebut atau mengambil langkah hukum lainnya selama 7 hari.

Sidang kasus tersebut dengan agenda putusan itu dipimpin majelis hakim, Agus Komarudin. Terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Filmon. Turut hadir Jaksa Penuntut Umum (JPU) Noven Bulan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Noven Bulan mengenai putusan majelis hakim dirinya  menyatakan masih pikir-pikir selama 7 hari sesuai waktu yang diberikan majelis hakim. Sama halnya terdakwa juga menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.

Pada sidang sebelumnya terdakwa dituntut oleh JPU selama 1,4 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sumur gali yang dikelola oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2007.

Selain itu, kata JPU, terdakwa diwajibkan membayar denda sebesar Rp 50 juta dengan catatan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Baca Juga :  Pemprov NTT Diminta Tertibkan Pengusaha yang Serampangan Gunakan Air

Menurut JPU, perbuataan ketiga terdakwa diancam dakwaan primair Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PTPK juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan dakwaan susidair Pasal 3 dan Pasal 9 juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PTPK juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1.

Untuk diketahui proyek pengadaan sumur gali itu dinyatakan seratus persen oleh tim panitia PHO padahal tim panitia PHO tersebut tidak pernah turun dan melakukan pemeriksaan di lokasi proyek.

Dalam proyek pengadaan sumur gali di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao dikerjakan tahun anggaran 2007 dengan dana sebesar Rp 203.060.000,00.

Dalam pelaksanaan proyek ini bermasalah sehingga merugikan negara sebesar Rp 104.379.000,00 . Kasus ini kemudian diusut pihak penyidik kejari Ba’a pada tahun 2009 dan dua orang yang bertanggung jawab saat itu yakni Wilhelmus Rohi dan Helmin sempat diproses hukum.  (richo)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button