Home / Sport / Tolak keputusan hakim, Suprianus Jampur ajukan Banding

Tolak keputusan hakim, Suprianus Jampur ajukan Banding

Bagikan Halaman ini

Share Button

LMM

Nusa Tenggara Timur, Moral-politik.com :  Suprianus Jampur selaku Fasilitator Teknik (Fastek) pada Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) yang divonis selama 2 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis (9/1/2014) lalu secara resmi mengajukan banding atas putusan tersebut.

Jampur melalui kuasa hukumnya Lorens Mega Man (LMM) yang didampingi Isak kepada Moral-politik.com, Senin (13/1/2014) mengatakan, terdakwa melalui dirinya selaku kuasa hukum secara resmi mengajukan banding atas putusan tersebut.

“Terdakwa lewat kami secara resmi ajukan banding atas putusan tersebut, banding sudah diajukan sejak putusan itu usai dibacakan,“ katanya.

Alasan banding, kata LMM, karena terdakwa merasa tidak puasa dengan perhitungan kerugian Negara yang dilakukan Politeknik Undana Kupang dan Badan Pemewriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTT dalam kasus dugaan korupsi itu.

Dirinya merasa heran, lanjutnya, antara perhitungan kerugian Negara dalam kasus itu, yang mana BPKP NTT menghitung secara keseluruhan barang-barang tersebut sedangkan dari Politeknik Undana Kupang menghitung secara item per iem.

“Saya selaku kausa hokum merasa tidak puas dengan perhitungan BPKP NTT yang mana hitung secara keseluruhan bukan item per item, seharusnbya hitung item per item bukan menyeluruh,“ jelasnya.

Perlu diketahui dalam kasus itu Suprianus Jampur divonis oleh majelis hakim selama 2 tahun 6 bulan karena dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi pengadaan 52 unit PLTS dana PNPM MP Tahun 2011.

Vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa itu dibacakan oleh majelis hakim didampingi dua hakim anggotanya masing-masing, Khairulludin dan Hartono. Terdakwa didampingi kuasa hukumnya Mohamad. Turut hadir JPU Lukman.

Menurut majelis hakim, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer Pasal 3  jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) jo Pasal 55 ayat 1 ke 1.

Baca Juga :  Ayu Azhari penuhi panggilan KPK

Selain divonis semalam 2 tahun 6 bulan penjara, terdakwa suprianus Jampur selaku Fastek Kecamatan diberikan denda sebesar Rp 50 juta. Dalam putusan itu majelis hakim menegaskan bahwa jika terdakwa tidak membayar denda tersebut selama satu bulan setelah putusan majelis hakim berkekuatan tetrap maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Lukman selaku JPU, yang ditemui usai siding mengatakan dirinya masih akan berkoordinasi dengan pipmpinan mengenai putusan majelis hakim untuk menetukan sikap selanjutnya karena JPU diberikan kesempatans elama 7 harii untuk m,enyatakan sikap.

Sedangkan Mohamad, selaku kuasa hukum terdakwa bersama-sama dengan terdakwa sepakat untuk berpikir mengenai keputusan majelis hakim karena diberikan waktu selama 7 hari.

Dalam dakwaan, disebutkan proyek PLTS Desa Oebelo awalnya dilelang dan diikuti oleh empat rekanan termasuk CV Tiga Dara Manis dengan direktur Dominggus Besi.

Lalu CV Tiga Darah Manis ditetapkan sebagai pemenang lelang karena mengajukan penawaran terendah dalam pengadaan 52 unit PLTS Desa Oebelo. Lalu diteken kontrak kerja dengan nilai kontrak Rp 178 juta dan lama masa kerja 90 hari dengan batas akhir kontrak pada 12 Januari 2012.

Dalam perjalanan proyek tidak selesai dikerjakan hingga 12 Januari 2012 dan CV Tiga Darah Manis mengajukan adendum masa waktu pengerjaan selama 15 hari kerja. Namun pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak dan penawaran berdasarkan hasil pemeriksaan tertanggal Desember 2012.

Dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan penawaran menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 101 juta. (richo)`

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button