Home / Populer / TTS : Kasus Bansos selesai 2014

TTS : Kasus Bansos selesai 2014

Bagikan Halaman ini

Share Button

5

ilustrasi

 
Moral-politik.com : Pihak Kejaksaan Negeri Soe menargetkan akan menuntaskan kasus dugaan penyalahgunaan keuangan bantuan sosial (Bansos) di lngkup Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan  (TTS) tahun ini.

Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Soe Yohanes L. Unaraja kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (16/1) kemarin.

Menurutnya, penanganan kasus itu sudah memasuki tahap penyidikan. Sebab menurutnya, hingga saat ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi diantaranya Marthen Tafui (Mantan Kabag Binsos), Bendahara umum, Emmi Oematan. Selain itu pihaknya juga telah meminta keterangan dari mantan Kepala Dinas PPAKD Aba L. Ani dan mantan Sekretaris Dinas PPKAD Yohanes Laos.

Lebih lanjut Unaraja menjelaskan, keempat orang tersebut dimintai keterangannya karena dianggap mengetahui alur keluar masuknya dana bantuan social tersebut.

“Belum lama ini kita sudah meminta keterangan dari mantan kepala dinas PPKAD serta mantan Sekretaris PPKAD serta sebelumnya Marthen Tafui dan Emmi Oemantan yang diperiksa terlebih dahulu,” terang Unaraja.

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya berencana untuk memanggil para penerima dana bantuan sosial untuk di cek kebenaran apakah yang bersangkutan menerima dana tersebut ataukah tidak.

”Kita akan memanggil para penerima untuk mengecek apakah mereka terima dana yang besarannya sesuai dengan yang dikeluarkan  dari bendahara atau tidak,” jelasnya.

Diakuinya, bahwa data berupa kwitansi yang diperoleh kejaksaan data diri penerima tidak jelas, alamat penerim pun  menjadi persoalan tersendiri karena banyak penerima yang alamatnya tidak jelas.

“Tapi kita akan tetap bekerja dan mencaritahu data lengkap dari penerima untuk memastikan yang bersangkutan terima dana sesuai dengan yang tertera dalam kwitansi penerimaan atau tidak,” terangnya.

Jika penerima dana sudah dimintai keterangannya demikian Kajari Yohanes L. Unaraja akan dilanjutkan pemanggilan terhadap para pejabat tinggi lainya seperti Bupati dan Wakil Bupati dan tidak menutup kemungkinan untuk Sekretaris daerah juga akan dimintai keterangannya.

Baca Juga :  Boni Hargens : Terlalu cepat menyimpulkan Jokowi capres boneka

Pemanggilan terhadap ketiga orang pejabat itu lanjutnya, penting dilakukan karena berkaitan dengan memo, disposisi dan data lainnya, sehingga pihak kejaksaan perlu mendapat klarifikasi dari ketiganya.

“Kita juga akan meminta keterangan dari Bupati,Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah untuk memberikan penjelasan tentang adanya memo,disposisi surat,serta kerjanya tim verifikasi yang penentu seseorang atau lembaga layak atau sesuai dengan criteria penerima manfaat dana tersebut,” ujarnya. (lima)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button