Home / Populer / Tunda-tunda putuskan gugatan Effendy memperburuk citra MK?

Tunda-tunda putuskan gugatan Effendy memperburuk citra MK?

Bagikan Halaman ini

Share Button

19

 

 

Moral-politik.com : Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjatuhkan amar keputusannya terkait gugatan dari pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI) Effendi Gazali.

Kendati kesal tetapi dia menyambut baik putusan MK yang menetapkan Pemilu serentak mulai dilaksanakan pada tahun 2019. Usai pembacaan putusan Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Kamis, 23 Januari 2014, Effendi menyatakan bahwa putusan ini merupakan kemenangan rakyat Indonesia.

Bahkan Gazali buka kedok bahwa dirinya tidak punya kepentingan untuk mencalonkan orang-orang tertentu. Yang penting kan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu ataupun kepentingan kelompok. Ini kemenangan rakyat.

Menurutnya, putusan MK ini bisa menjadi perbaikan sistem pemerintahan di Indonesia. Namun Effendi menyayangkan sikap hakim konstitusi yang terkesan menunda-nunda pembacaan putusan, sehingga Pemilu serentak tidak bisa dilaksanakan tahun ini.

“Tentu ada pertanyaan dari kami kenapa dilama-lamakan, RPH (Rapat Pemusyawaratan Hakim) sudah selesai bulan Mei 2013. Dari sembilan hakim itu, delapan hakim setuju. Jadi ada penundaan delapan bulan,” kata Effendi di gedung MK, lansir Viva.co.id.

Hal senada disampaikan kuasa hukum dari Effendi, Wakil Kamal. Dia menyatakan penundaan pelaksanaan Pemilu serentak hingga 2019 sebagai pelanggaran serius karena telah menunda hak warga negara, hak pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas.

“Saya kira ini hanya persoalan teknis, tinggal ditunda dua bulan, hanya menambah satu lembar kotak suara, saya kira KPU (Komisi Pemilihan Umum) siap,” ungkap dia.

Sementara itu, anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak, Fadjroel Rachman menegaskan bahwa konstitusional putusan MK tidak boleh dikalahkan oleh hal-hal teknik atau prosedural. “Apakah boleh nanti seluruh putusan tentang konstitusi itu ditunda sesuka-suka,” tanya dia.

Lalu, apakah putusan MK itu murni hukum atau ada pertimbangan politis, atau juga ada sesuatu…sejauh ini belum ada media yang melansirnya.

Baca Juga :  Apresiasi Frans Lebu Raya kepada Proyek PT. Mata Hari Lippo Plaza Grup Kupang

Mungkin kita menantikan saja penayangan berita terbaru terkait kontroversi keputusan MK ini. (erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button