Home / Populer / Tuntut hak, para dosen siapkan petisi

Tuntut hak, para dosen siapkan petisi

Bagikan Halaman ini

Share Button

16

 

 
Moral-politik.com : Sekjen FAIT, Janner Simarmata menuturkan, penggalangan petisi adalah langkah awal yang dilakukan Dosen Indonesia untuk menuntut haknya.

“Petisi adalah langkah awal Dosen di seluruh Indonesia menuntut haknya. Kita akan melihat respon pemerintah,” tegas Janner Simarmata yang juga dosen di Universitas Negeri Medan kepada Moral-politik.com, Rabu (8/1/2013).

Menurut dia, pemerintah sepatutnya mengetahui tunjangan kinerja dan tunjangan profesi adalah dua hal yang berbeda. Tunjangan kinerja mengacu pada pekerjaan, perilaku dan hasil yang otomatis melekat pada PNS. Sedangkan tunjangan profesi (serdos) mengacu pada pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga
professional melalui persyaratan seperti, pendidikan, kepangkatan, nilai TOEFL dan TPA,” lanjut Janner Simarmata.

“Jika dosen tidak berhak menerima tunjangan kinerja, lantas tunjangan apa yang didapatkan seorang dosen apabila dia juga belum memperoleh tunjangan profesi (serdos)?” tanya Janner Simarmata.

Seperti diketahui, kebijakan pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 tahun 2013 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), dinilai sangat diskriminatif. Bunyi pasal 3 ayat (1) poin (f) dijelaskan bahwa, Guru dan Dosen dikecualikan untuk mendapatkan tunjangan kinerja.

Pemerintah dianggap tidak serius memikirkan kesejahteraan dosen. Tanggung-jawab yang besar karena harus melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kualifikasi akademik minimal S2, tidak menjadi acuan yang
sepadan dalam penentuan hak-hak dosen. Ironisnya, hak-hak yang diperoleh PNS di luar Kemendikbud jauh lebih besar.

Diskriminasi ini memicu ribuan Dosen Indonesia menggalang Petisi yang mendesak pemerintah untuk merevisi Perpres 88/2013 yang dianggap tidak adil. Berbagai perhimpunan profesi dosen di Indonesia seperti, Forum
Akademisi Informasi dan Teknologi (FAIT), Grup Dosen Indonesia (GDI), Forum Dosen Indonesia (FDI) dan Forum Asosiasi Dosen (FAD) mendukung langkah penggalangan petisi. (HS)

Baca Juga :  Formulir belum tiba, Panwaslu Kab. Kupang bakal minta Pileg ditunda

 

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button