Home / Populer / Tuntut Pemilu serentak, Petisi 28 Somasi Presiden dan Ketua KPU…

Tuntut Pemilu serentak, Petisi 28 Somasi Presiden dan Ketua KPU…

Bagikan Halaman ini

Share Button

28

 

 

Moral-politik.com : Rupanya belum final keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan Pemilu serentak di 2019.

Soalnya sejumlah aktivis yang tergabung di Petisi 28 mensomasi Presiden SBY dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, karena Pemilu 2014 tak dilaksanakan serentak. Mereka menilai keduanya bertanggung jawab atas penyelenggaran pemilu.

Jadi Petisi 28 tidak langsung menggugat ke MK karena keputusan MK telah final dan mengikat.

“Undang-undang penyelenggara pemilu, presiden diberi kewenangan memilih komisioner KPU. Artinya, tanggung jawab pemilu kepada presiden, kewenangannya kepada KPU,” kata kuasa hukum Petisi 28, Muhammad Taufik Budiman, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu 29 Januari 2014, lansir Viva.co.id.

Taufik mengaku sudah mengirimkan surat somasi kepada Presiden SBY dan Ketua KPU. Dia meminta keduanya mengumumkan perubahan jadwal atau penundaan pileg untuk kemudian digabungkan dengan pilpres.

“Kami beri waktu sampai Senin 3 Februari pukul 11.00 WIB. Kalau tidak ada respon kami ajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ujarnya.

Taufik berharap PN Jakpus mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan Presiden dan KPU agar menggelar pemilu serentak. Untuk mengefektifkan gugatan, dia juga meminta aktivis Petisi 28 di daerah mengajukan gugatan yang sama kepada KPU Daerah.

Terkait MK, Taufik menilai lembaga itu tidak konsistiten dalam memutuskan perkara pemilu serentak. Padahal, sejauh dia melihat, semua pihak sepakat bahwa apabila pemilu dilaksanakan terpisah maka menjadi inskonstitusional.

“Kalau berlaku pada 2019, putusan MK adalah di luar kewenangan MK sebagai penjaga konstitusi. MK hanya mengkaji persoalan konstitusi bukan pelaksanaan,” terangnya.

Dia menjelaskan, kebijakan MK yang seperti itu telah terjadi beberapa kali. Oleh karenanya, tim Petisi 28 mencari pintu lain yaitu dengan menyomasi Presiden dan KPU.

Baca Juga :  Hadirkan Boediono, KPK buktikan semua orang sama di mata hukum

Sementara itu, salah satu aktivis Petisi 28, Haris Rusly mengkhawatirkan para capres, atau caleg yang kalah nantinya akan menuding Pemilu 2014 inskonstitusional dan menolak hasil pemilu. Apabila itu terjadi, dia memprediksi akan muncul kekacauan.

“Ketika parpol tidak menang, capres tidak menang, dia akan memanfaatkan situasi ini. Itulah kenapa kami ambil langkah somasi ini,” tuturnya.

Menarik, dan kita nantikan saja kelanjutannya…. (erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button