Home / Sport / 6 jam diperiksa, mantan Sekda Rote Ndao disodori 30 pertanyaan

6 jam diperiksa, mantan Sekda Rote Ndao disodori 30 pertanyaan

Bagikan Halaman ini

Share Button

sekda

 

Moral-politik.com : Agustinus Orageru mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rote Ndao diperiksa selama 6 jam sejak pukul 11.00 hingga pukul 17.00 Wita oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Rote Ndao di Kejari Kupang, Kamis (30/1/2014).

Orageru diperiksa terkait kasus dugaan korupsi tanah hibah yang terletak di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Rote Ndao di Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain. Orageru diperiksa oleh Kasi Intel Kejari Ba’a, D. Iqbal.

Kasi Intel Kejari Ba’a, D. Iqbal kepada Moral-politik.com, Kamis (30/1/2014) mengatakan, Orageru diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tanah hibah yang terletak di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Rote Ndao di Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain.

Orageru, kata dia, diperiksa selama 6 jam sejak pukul 11.00 Wita – 17.00 Wita. Saksi dalam pemeriksaan yang dilakukan di Kejari Kupang disodorkan 30 pertanyaan.

“Orageru diperiksa sebagai saksi dalam kasus tanah hibah di Kabupaten Rote Ndao, saksi diperiksa selama 6 jam. Saksi diberikan 30 pertanyaan berkaitan dengan kasus itu, “katanya.

Materi pemeriksaan, lanjutnya,  mantan Sekda Kabupaten Rote Ndao itu tahu alur administrasi, surat persetujuan, siapa penggagasnya, dan siapa yang membuat surat untuk menghibahkan tanah tersebut.

Dalam pemeriksaan itu juga, terangnya, saksi mngakui semuanya berkaitan dengan penghibaan tanah itu. Disebutkannya, saat itu sedikitnya 40 orang anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao kebagian tanah.

“Periode 2004-2009 anggota DPRD Rote Ndao sebanyak 40 orang dapat semua, termasuk Bupati Rote Ndao, Leonard Haning, “ terangnya.

Menurutnya, hibah itu berdasarkan SK Bupati Rote Ndao, dan sejauh ini tidak sesuai dengan aturan. Dia menjelaskan, karena penyalagunaan kekuasaan dan wewenang dengan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara.

Baca Juga :  Rote Ndao: Jalan di Desa Sanggaoen Rusak Berat

“Perbuatan yang secara sah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” jelasnya.

Ketika ditanya mengenai hibah tanah yang tertuang dalam Perda itu, Iqbal menjelaskan, bahwa memang benar ada aturan tentang itu, yang mana tanah negara hanya dihibahkan untuk kepentingan umum seperti pembangunan sekolah, LSM, Gereja atau yang berkaitan dengan kepentingan umum lainnya.

Namun, kata dia, tanah hibah tersebut dihibahkan untuk menjadi milik sendiri dan telah dibuatkan sertifikat atas nama yang mendapatkan tanah tersebut. Hal itu yang telah meyalahi aturan yang ada.

Dalam kasus itu siapapun yang akan dijadikan tersangka akan dikenakan pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain itu, para tersangka juga bisa dikenakan pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (richo)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button