Home / Populer / Ahok telusuri dugaan “Permainan” pengelolaan sampah

Ahok telusuri dugaan “Permainan” pengelolaan sampah

Bagikan Halaman ini

Share Button

10

 

 

Moral-politik.com : Apakah penolakan usulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) oleh DPRD DKI Jakarta soal 200 unit mobil truk sampah itu bermuatan politis praktis, ataukah ada permaian oleh dinas teknis terkait yang mengelola sampah tersebut?

Memang cukup ironi. Sebab di saat Jakarta banyak dihiasi dengan sampah-sampah di banyak titik, pembuangan sampah secara serampangan sehingga mengakibatkan banjir, tapi instansi yang berwenang menetapkan anggaran justru menolaknya.

Terkait problem itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga ada permainan dalam sistem pengangkutan sampah di Dinas Kebersihan DKI. Hal ini terkait dengan tidak adanya anggaran pengadaan 200 truk sampah dalam APBD DKI 2014.

“Makanya, kita selidiki sekarang, maksud Kepala Dinas Kebersihan itu apa? Apakah ada permainan?” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (4/2/2014).

Sebelumnya, lansir Kompas.com, Anggota Komisi D Mohamad Sanusi mengatakan, DPRD tidak menerima usulan pengadaan ratusan truk sampah di dalam RAPBD.

Menurut Basuki, permasalahan sampah di Ibu Kota kian menggurita. Oleh karena itu, pengadaan 200 truk sampah merupakan kebutuhan mendesak untuk memecahkan permasalahan tersebut. Awalnya, DKI membutuhkan sebanyak 700 truk untuk mengangkut 6.500 ton sampah per harinya.

Basuki juga mengakui telah bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda DKI Jakarta Sarwo Handayani untuk meminta penjelasan terkait hilangnya usulan pengadaan 200 truk sampah.

Dari pengakuan Yani, Kadis Kebersihan Unu Nurdin mengatakan, apabila kerja sama dengan swasta dihentikan, maka Pemprov DKI tidak memiliki truk sampah. Akhirnya diputuskan untuk membeli truk sampah. Tetapi, dalam pembahasan anggaran, DPRD tidak setuju.

“Kalau begitu, dia (Kadis Kebersihan) mengandalkan swasta kan. Makanya kita selidiki sekarang, kesalahan di Bappeda atau Kadis Kebersihan,” kata Basuki.

Baca Juga :  Hypermart Generasi 6 Telah Hadir di Kota Kupang

Selain itu, ia juga akan menyelidiki jumlah sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang dilaporkan sebanyak 6.500 ton per harinya. Sebab, setiap kali truk pengangkut sampah masuk ke TPST Bantargebang, Pemprov DKI harus membayar retribusi sebesar Rp 120.000.

Dengan demikian, jika dikalikan, maka Pemprov DKI harus mengeluarkan dana cukup besar. Apalagi ditambah dengan biaya kerja sama swasta.

Oleh karena itu, Basuki akan meminta fotokopi BPKB dan STNK truk sampah swasta dan mendata beroperasi di mana saja truk swasta itu. Sebab, menurutnya, mungkin saja selama ini truk sampah kepemilikan DKI justru mengangkut sampah yang merupakan jatah dan tanggung jawab swasta.

“Bisa jadi ada permainan gitu lho. Kan goblok sekali, kita punya truk sampah, tapi angkut sampah di wilayah yang sudah dikontrak kepada swasta,” kata Basuki.

Selesaikan, selesaikan, selesaikan biar tidak ada dugaan adanya rayap-rayap yang merayap-rayap. (erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button