Home / Populer / Akil didakwa cuci uang Rp181 M, tapi berkilah KPK tak berhak…

Akil didakwa cuci uang Rp181 M, tapi berkilah KPK tak berhak…

Bagikan Halaman ini

Share Button

7

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar tidak menyerah begitu saja menghadapi jaksa penuntut umum di persidangan Pengadilan Tipikor, Jl. HR Rasuna Said, Jaksel, Kamis (27/2/2014).

Akil mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut yang mendakwanya dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dia beralasan bahwa KPK tidak punya wewenang menjerat dengan pasal TPPU dan bahwa UU yang digunakan jaksa untuk mendakwanya sudah dicabut.

“Bahwa dalam UU no 30 tahun 2002 tentang KPK, tidak ada satu kalimat atau kata pun yang memberi hak bagi KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terkait TPPU,” kata Akil saat membacakan nota keberatan (eksepsi) di Pengadilan Tipikor

Akil juga menyebutkan, lansir detik.com, bahwa UU 15/2002 yang telah diubah dengan UU 25/2003 tentang TPPU juga tidak memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan proses penyelidikan penyidikan dan penuntutan kemudian UU 15/2002 yang diperbaiki UU 25/2003 telah dicabut dan diganti UU 8/2010 tentang TPPU. Dalam penjelasan pasal 74 UU 8/2010 hanya memberi kewenangan pada KPK sebagai salah satu penyidik tindak pidana asal dan itu pun disebut dengan kata “dapat” melakukan tindakan penyidikan dan apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU sesuai kewenangannya.

“Dengan demikian, KPK hanya diberikan kewenangan terbatas terkait penyidikan TPPU. Apabila ada bukti permulaan yang cukup pada tindak pidana asalnya yaitu tindak pidana korupsi,” ujar Akil.

Akil juga menilai dakwaan TPPU kepada dirinya melanggar hak asasi manusia karena menggunakan UU yang telah dicabut. “Dakwaan keenam melanggar pasal 28 I UUD 1945 karena menggunakan UU yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” kata mantan politikus Golkar ini.

Baca Juga :  Menko Kesra serahkan Kartu Peserta JKN kepada PKL di Pasar Johar

Menurut Akil, dakwaan keenam menggunakan pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU 15/2002 untuk menjerat asal- usul harta kekayaan Akil yang ia peroleh sejak 17 April 2002-21 Oktober 2010. Padahal UU 15/2002 yang diperbaiki dengan UU 25/2003 telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Akil meyakini bahwa penuntut umum akan berdalih dengan pasal 95 UU 8/2010 yang menyebutkan bahwa TPPU yang dilakukan sebelum berlakunya UU tersebut diputuskan menggunakan UU 15/2002 yang telah diubah dengan UU 25/2003. (erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button