Home / Populer / Aspirasi 2 juta masyarakat Jokowi Nyapres bikin PDIP galau

Aspirasi 2 juta masyarakat Jokowi Nyapres bikin PDIP galau

Bagikan Halaman ini

Share Button

6

 

 

 

Moral-politik.com : Esensi demokrasi adalah aspirasi masyarakat harus didengar.

Partai politik didirikan bukan untuk menekan masyarakat ikut garis-garis kebijakannya, tapi bagaimana partai politik mendengarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepadanya.

Hubungan saling menguntungkan antara parpol dan masyarakat itulah yang mencerminkan demokrasi telah tumbuh dan berkembang maju. Ini harus terus ditumbuhkan, sebab partai tak berarti apa-apa jika tak ada masyarakat pendukungnya. Sedangkan masyarakat tanpa partai pun demokrasi tetap jalan, aspirasi masyarakat bisa melalui calon independen. Sayangnya untuk pilpres-wapres, konstitusi Indonesia belum membolehkan capres-cawapres dari jalur independen.

Itu makanya suka atau tidak suka, menjelang perhelatan pemilu legislatif (Pileg) 9 April mendatang, PDIP disibukkan untuk mendengar aspirasi masyarakat : Jokowi Capres bukan Cawapres

Persoalan yang masih mengganjal aspirasi Jokowi Capres adalah belum adanya restu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Terkait itu, politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menanggapi dukungan Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko “Jokowi” Widodo untuk maju sebagai calon presiden (Capres) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 ini.

Anggota DPR Fraksi PDIP ini mengapresiasi dukungan yang disampaikan KIB terhadap salah satu kader terbaik PDIP, yakni Jokowi.

Eva katakan, lansir Tribunnews.com, masyarakat boleh mengekspresikan kehendak dan aspirasinya. Tapi, sambungnya, tentu supaya efektif maka sesuai mekanisme yang ada.

Dalam UU Pemilu, jelas dia, pencapresan hanya bisa dilakukan oleh partai, sehingga siapapun tidak bisa mencapreskan kalau tidak mewakili parpol. Sementara, satu-satunya peluang Jokowi maju adalah melalui PDI-Perjuangan karena dia kader Partai.

Sedangkan mekanisme pencapresan di internal PDIP adalah menjadi wewenang prerogratif Ketua Umum Megawati Soekarniputri. Sehingga, aspirasi masyarakat luas parpol harus dikanalisasi ke PDIP terutama Ketua umum.

Baca Juga :  Ketua DPRD minta Sekwan segera tarik 2 mobil dinas

“Ketum akan mempertimbangkan semua masukan baik internal maupun eksternal dan tentu demi kebaikan PDIP dan bangsa bukan demi seseorang kader yg semuanya hanya petugas partai,” jelas Eva, saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (16/2/2014). (erny)

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button