Home / Sport / Bupati Matim akui masih adanya kendala dalam pembangunan

Bupati Matim akui masih adanya kendala dalam pembangunan

Bagikan Halaman ini

Share Button

IMG-20140204-01278

 

 

Moral-politik.com : Upaya melaksanakan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur selama Tahun Anggaran 2009-2013, pemerintah masih memiliki berbagai kendala.

Hal ini diungkapkan Bupati Managgarai Timur Yoseph Tote, saat menyampaikan Pidato Pengantar Laporan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur, masa jabatan 2009-2014 di Ruang utama  DPRD Selasa (4/2/2014).

Sidang dipimpin ketua DPRD Nahas Yohanes didampingi Wakil Ketua DPRD Wily Nurdi dan Leonardus Sentosa bersama anggota DPRD lainnya. Mewakili pemerintah, Bupati Manggarai Timur Yoseph Tote, Wakil Bupati Agas Andreas, Sekertaris Daerah Mateus Ola Beda, para Asisten, Staf ahli dan pimpinan SKPD.

Pidato pengantar laporan LKPD dibaca secara bergantian oleh Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur. Bupati Manggarai Timur Yoseph Tote dalam Pidato Pengantar mengatakan, sesuai Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi landasan yuridis formal adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekusif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintah Daerah.  Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintah yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata pemerinahan yang baik, maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bupati Tote mengatakan, kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah berkaitan dengan penjabaran dan pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegitan setiap tahun anggaran yakni, ketergantungan fiskal yang masih tinggi.

Hal ini, ungkap dia, dapat dilihat dari realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Manggarai Timur, dibandingkan dengan total anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran yang masih rendah, keterbatasan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

Baca Juga :  80 Persen Lahan Pertanian NTT adalah Lahan Kering

Juga, sambung dia, terbatasnya ketersediaan sumber daya aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
Belum optimalnya pertumbuhan sektor riil dan jasa yang disebabkan fluktuasi harga, terbaasnya lapangan kerja,rendahnya tingkat produktivitas masyarakat,rendahnya daya serap investasi dan masih rendahnya partisipasi masyarakat.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, pemerintah daerah melakukan berbagai terobosan dengan mengoptimalkan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui jenjang pendidikan kader maupun pendidikan pelatihan struktur dan fungsional, mengadakan dan meningkatkan sarana dan prasarana guna mendukung tugas pelayanan, melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan. (satria)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button