Seorang awak media meliput Pos polisi yang dirusak orang tak dikenal Bundaran Senayan, Jakarta Pusat (09/02). Tempo/Dian Triyuli Handoko

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Warga Kelurahan Manulai II meminta pos keamanan dari pihak kepolisian di lokasi kelurahan tersebut.

Bak gayung bersambut, DPRD Kota Kupang akan membahasnya di tingkat komisi untuk mengakomodasikannya.

“Masyarakat telah menyampaikan permintaan ini kepada pihak DPRD, dan pihak DPRD dalam hal ini Komisi A akan membahasnya dalam rapat yang kemudian akan disampaikan kepada pihak pemerintah untuk ditindaklanjuti,” kata Ketua Komisi A DPRD Kota Kupang, Irianus Rohi kepada Moral-politik.com, di Kota Kupang, Senin (3/2/2014).

Menurut Irianus, pihak DPRD pernah mendiskusikan masalah penempatan pos polisi di kelurahan Manulai II, namun pihak kepolisian mengaku tidak ada pendanaan soal pembuatan pos polisi diwilayah tersebut, sehingga DPRD akan membahas dan meminta pemerintah untuk membangun pos polisi diwilayah tersebut.

“Pihak kepolisian sudah siap menempatkan personil keamanan, dikelurahan tersebut. Namun karena ketiadaan pos polisi membuat mereka belum menempatkan polisi di kelurahan itu,” katanya.

Irianus menambahkan, selain Kelurahan Manulai, permintaan untuk pengadaan pos polisi juga datang dari warga Manutapen, sehingga DPRD akan melakukan rapat dan menyampaikannya kepada pihak pemerintah untuk seterusnya dibangun karena kedua lokasi itu rawan akan berbagai macam tindak kejahatan.

 

 

Penulis : Nyongki
Editor  : Erny

Baca Juga :  Komisi B DPRD Kota Kupang akan pantau proyek Dinas PU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here