Home / Populer / Hari ini Anas akan beberkan “Perintah Khusus”

Hari ini Anas akan beberkan “Perintah Khusus”

Bagikan Halaman ini

Share Button

11

 

 

Moral-politik.com : Hari ini, Rabu (5/2/2014), mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, tersangka kasus Hambalang dan kasus lainnya, akan kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kapasitas pemeriksaan Anas untuk hari ini adalah sebagai tersangka kasus penerimaan hadiah atau janji proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya.

Pengacara Anas, Firman Wijaya, mengatakan, Anas siap melanjutkan keterangannya di hadapan penyidik KPK terkait tugas dan tanggung jawabnya sebagai ketua fraksi Partai Demokrat. Sebelum menjabat ketua umum, Anas pernah menjabat ketua fraksi Demokrat.

“Mungkin Mas Anas akan bicara seputar pendalaman sebagai ketua fraksi,” kata Firman kepada VIVAnews, Selasa malam, 4 Februari 2014.

Menurut Firman, lansir Viva.co.id, Anas diangkat sebagai ketua fraksi oleh Ketua Umum Demokrat saat itu, Hadi Utomo dan Sekjen Demokrat, Marzuki Alie. Namun anehnya, Anas sering mendapat perintah-perintah politik bukan dari Hadi Utomo selaku ketum Partai Demokrat.

“Utamanya menyangkut tugas-tugas khusus,” ujar Firman tanpa menjelaskan siapa yang memerintahkan Anas melakukan tugas-tugas khusus itu.

Pada pemeriksaan Rabu pekan lalu, Anas sempat menjelaskan kepada penyidik mengenai tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ketua fraksi, termasuk komunikasinya dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

“Posisi saya sebagai ketua fraksi waktu itu tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, pola komunikasi dengan pimpinan partai seperti apa, dengan ketua dewan pembina. Tugas-tugas pokok waktu itu misalnya di Pansus Bank Century,” ujar Anas.

Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka pada kasus penerimaan hadiah atau janji proyek Hambalang pada 22 Februari 2013. Sejak 10 Januari 2014, Anas resmi menjadi penghuni rumah tahanan KPK. Anas diduga melanggar Pasal 12 a, b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga :  Ekses dari dukung Jokowi-JK, ARB rotasi kadernya di DPR

Seperti diketahui, pasal ini mengatur soal tindak pidana korupsi dalam hal pemberian dalam arti yang luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Kita nantikan bocoran dari pemeriksaan hari ini tersebut…. (erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button