Home / Populer / Ini dia polemik soal pemerintah biayai saksi pemilu

Ini dia polemik soal pemerintah biayai saksi pemilu

Bagikan Halaman ini

Share Button

8 

 

Moral-politik.com : Kebijakan pemerintah untuk membiayai para saksi dalam perhelatan politik Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pe3milihan Presiden (Pilpres) menuai banyak protes.

Pada umumnya mereka menilai kebijak tersebut tidak tepat, sebab mestinya Parpol bisa mandiri bukan tergantung pada pemerintah.

Hal lain yang dilontarkan bahwa kebijakan itu bakal menguntungkan Partai Demokrat, karena kebijakan itu juga datangnya dari Ketua Umum Partai Demokrat sebagai partai yang berkuasa.

Tidak kalahnya juga datang dari DPR. Adalah Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyarankan agar dana saksi partai pada Pemilu 2014 dibatalkan. Sebab, alokasi dana itu terus menuai polemik.

“Sekarang sudah menjadi polemik dan bakal mempunyai implikasi. Ini akan jadi batu sandungan yang bisa berakibat serius. Oleh karena itu saya menganjurkan agar dana tersebut dibatalkan. Agar terjadi suasana kondusif yang baik,” kata Priyo di kediaman Habibie, Jakarta, Jumat (31/1).

Karena itu, lansir Merdeka.com, Priyo menganjurkan agar dana itu digunakan untuk sesuatu yang lebih penting. “Lebih baik negara mengatasi bencana alam banjir dan Sinabung dibanding saksi pemilu,” sambung Priyo.

Kendati demikian tidak semua menolak alokasi untuk saksi partai. Dukungan justru datang dari Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqe.

“Kalau perlunya ya perlu saja karena mencegah kecurangan. Kalau tidak dibiayai negara hanya partai yang kaya saja (yang ada saksi),” ujarnya.

Meski setuju, aturan alokasi dana ini harus ada aturan jelas. Jika tidak, maka akan menjadi biang masalah.

“Itu baik tapi manajemennya bermasalah tapi Bawaslu enggak siap. Kedua yang jadi masalah bagaimana mengelolanya. Bawaslu repot dan enggak ada yang siap. Jadi mereka masih belum jelas mengenai dasar hukumnya juga,” ujar Jimly menanggapi.

Baca Juga :  Ini ketegasan Bara JP : Mendukung Jokowi bukan PDIP

Dalam pro dan contra, sesungguhnya kebijakan membiayai saksi dalam perhelatan parpol mau menunjukkan bahwa betapa di Indonesia partai tergantung dari pemerintah.

Konsekuensinya partai akan semakin tumbuh subur, karena sebagai sumber kehidupan, bukannya partai memikirkan bagaimana caranya pemerintah bisa memperoleh banyak uang demi memecahkan permasalahan pembangunan. (erny)

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button