Home / Populer / Jokowi dinilai langgar kesepakatan pengadaan barang dengan BPKP dan KPK

Jokowi dinilai langgar kesepakatan pengadaan barang dengan BPKP dan KPK

Bagikan Halaman ini

Share Button

2014214142832-busway ATB
 

 

Jakarta, Moral-politik.com : Pembelian mobil Transjakarta (Busway) oleh Gubernur DKI Jakarta Jokowi, dinilai menyalahi kesepakatan. Sebab pengadaan barang dan jasa tersebut tidak melibatkan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan  (BPKP).

Ketua  BPKP  Mardiasmo mengatakan, sesuai kesepakatan  BPKP, KPK serta Gubernur DKI Jakarta, jika pengadaan barang dan jasa yang nilainya seharga Rp 100 miliar harus melalui pengauditan awal BPKP. Sedangkan pengadaan jasa tersebut melebihi Rp 100 miliar tetapi tidak ada pengauditan dari BPKP.

“Sesuai kesepakatan BPKP, KPK  dan Gubernur DKI Jakarta, pegadaan barang dan jasa yang nilainya Rp 100 miliar harus diaudit awal oleh BPKP. Tetapi saat pengadaan barang dan jasa tesebut, Jokowi tidak melibatkan BPKP,” tandasnya kepada Moral-politik.com di Jakarta, Jumat (14/2/2014).

Sementara itu juru bicara KPK Johan Budi mempersilahkan BPKP untuk menyampaikan hasil auditnya kepada KPK dan akan ditindak lanjuti.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah DKI Jakarta mebeli 5 Bus Transjakarta gandeng dan 10 Busway (BKTB) dari Cina. Seluruh Busway tersebut dinyatakan tidak layak jalan, sebab  kondisi onderdil rusak. (Wlldus Nafie)

Baca Juga :  Pemilihan Calon Kapolri tak diintervensi kepentingan, ini usulan Tim Independen

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button