Irianus Rohi

 

Moral-politik.com : Komisi A DPRD Kota Kupang akan menelusuri kepemilikan dari perumahan sangat sederhana di Kelurahan Manulai yang dikelola oleh KPN Maju. Pasalnya, perumahan itu peruntukannya bagi warga tidak mampu dan PNS golongan I dan II.

“Saya mendapat kabar bahwa dari total 380 rumah yang ada, hingga saat ini baru 100 rumah yang dihuni, sedangkan sisanya belum dihuni, padahal sesuai laporan yang saya dapat, semua rumah itu sudah ada pemiliknya namun belum ditempati,” kata Ketua Komisi A, DPRD Kota Kupang, Irianus Rohi kepada Moral-politik.com, diruang rapat komisi, senin (03/02/14).

Menurut Irianus, penelusuran kepemilikan rumah itu bertujuan untuk mengetahui apakah yang membeli rumah itu merupakan warga miskin atau PNS golongan rendah atau bukan. Sebab, banyak beredar kabar bahwa kebanyakan pemilik rumah KPN maju bukan dari PNS golongan rendah maupun warga masyarakat tidak mampu, sehingga komisi perlu meluruskan hal ini agar tidak terjadi kecemburuan di masyarakat.

Dia mengatakan, jika dalam penelusuran itu ditemukan kepemilikan yang bukan dari kriteria yang ditetapkan, maka komisi akan minta pihak KPN maju, membatalkan kepemilikan dari yang tidak seharusnya, dan dikembalikan kepada masyarakat yang seharusnya menerima. Sebab, keberadaan perumahan itu merupakan program pemerintah Kota Kupang untuk membantu warga masyarakat dan PNS golongan rendah guna mendapatkan perumahan yang layak huni bagi mereka. (nyongki)

Baca Juga :  Pembangunan Gedung Sekolah Jangan Asal Jadi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here