Home / Populer / KPK dan PPATK menyelidiki Anggota DPR bermain dana Haji

KPK dan PPATK menyelidiki Anggota DPR bermain dana Haji

Bagikan Halaman ini

Share Button

4

  ilustrasi

 

 

Moral-politik.com : Ironi memang. Fakta membuktikan para politisi itu bukan saja rakus kekuasaan tapi uang. Tidak perduli uang itu untuk urusan ibadah Haji sekalipun.

Setelah beberapa tahun lalu terkuak kasus korupsi Alquran, kini ditemukan kemungkinan terjadi korupsi untuk urusan ibadah haji, yang dilakukan oleh oknum Anggota DPR RI.

Ada dua instansi yang sedang menelusuri dugaan keterlibatan anggota DPR, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Mereka telah menemukan dugaan ada anggota DPR yang ikut ”bermain” dalam bisnis penyelenggaraan haji. Keterlibatan anggota DPR dalam bisnis haji ini menjadi salah satu yang disorot KPK dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013.

PPATK malah menemukan ada transaksi mencurigakan yang melibatkan anggota DPR dalam bisnis penyelenggaraan haji. PPATK pun menemukan rekening mencurigakan pejabat Kementerian Agama dan anggota DPR yang bermain dalam bisnis katering.

Soal adanya dugaan anggota DPR yang ikut bermain dalam bisnis penyelenggaraan haji ini tak dibantah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas. Dia mengakui bahwa praktik percaloan dan memanfaatkan penyelenggaraan haji sebagai bisnis memang menggiurkan.

”Ini sudah mulai diperiksa dan akan terus dikembangkan dan didalami. Praktik percalonan dan memanfaatkan anggaran haji sebagai bisnis memang menggiurkan karena merupakan peluang bisnis permanen dan pasti,” kata Busyro, Jumat (14/2/2014), lansir Kompas.com.

Namun, dia masih enggan membeberkan siapa saja anggota DPR yang diduga terlibat. ”Masih penyelidikan. Belum selesai,” katanya.

Banyak potensi

Busyro juga mengatakan, dari kajian KPK, ditemukan banyak sekali potensi korupsi dalam penyelenggaraan haji. Busyro mengakui bahwa ada laporan PPATK tentang transaksi mencurigakan dari penggunaan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

Baca Juga :  Anas mau diperiksa KPK tanpa Adnan Buyung Nasution

”Dana calon haji ini fantastis besaran dan bunganya. Potensi korupsinya bisa berasal dari
tata kelola pembukuan, alokasi, dan cara penggunaannya,” katanya.

Dia mencontohkan, calon anggota jemaah haji kemungkinan tidak diberi tahu informasi tentang bunga selama setoran awal Rp 25 juta yang dikelola bank-bank yang ditunjuk Kementerian Agama dan jumlahnya mencapai sekitar Rp 55 triliun.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan akan ada gelar perkara terkait dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggara haji tahun 2012-2013. Gelar perkara ini untuk menentukan, apakah KPK sudah memiliki cukup bukti sehingga kasus ini bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangkanya.

KPK akan mengusut pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. ”Di situ ada pengadaan barang dan jasa, seperti pondokan haji, katering, hingga penyediaan sarana transportasi jemaah haji selama di Arab Saudi,” kata Johan. (erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button