Home / Populer / KPK : Pendaftar Haji tak perlu setor uang, belajar dari Malaysia…

KPK : Pendaftar Haji tak perlu setor uang, belajar dari Malaysia…

Bagikan Halaman ini

Share Button

1

 

 

Moral-politik.com : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sebuah formula atau teori baru dalam rangka menghindari terjadinya korupsi.

Pengurusan penyelenggaraan haji yang rawan korupsi dan membengkaknya biaya untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah, perlu dipikirkan solusinya.

Selain dari pada itu, para jemaah haji juga dilatih kemandiriannya untuk mengelola sendiri dananya, mulai dari proses awal hingga kembali ke tanah air.

Juru Bicara KPK Johan Budi menuturkan, salah satu hasil kajian tersebut merekomendasikan agar pendaftar haji tidak perlu menyetor uang.

“Jadi uang itu dipegang oleh si pendaftar untuk dikelola sendiri,” kata Johan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (6/2/2014).

Johan mengatakan, lansir Kompas.com, bunga yang dihasilkan dari penyetoran uang haji cukup besar dan pengelolaannya tidak transparan. Untuk tahun 2010, katanya, buka setoran haji mencapai Rp 1 triliun.

“Karena dari analisa waktu, Rp 40 triliun, kalau enggak salah, dana yang terkumpul dari setoran haji tahun 2010, bunganya sekitar Rp 1 triliun. Dari hasil kajian, direkomendasikan pendaftar haji tidak perlu setor,” kata Johan.

Johan juga mengatakan bahwa hasil kajian ini sudah disampaikan kepada Kementerian Agama. Tahun ini, KPK mulai menyelidiki pengelolaan dana haji tahun anggaran 2012-2013. Penyelidikan tersebut dilakukan karena KPK menduga ada penyimpangan dalam pengelolaan dana haji tersebut.

“Ya diselidiki, diduga ada penyimpangan di situ. Apa itu, ini sedang diselidiki,” ujarnya.

Johan menjelaskan, penyelidikan ini berawal dari laporan masyarakat mengenai dana haji yang masuk ke bagian Pengaduan Masyarakat KPK setahun yang lalu. Laporan masyarakat ini didukung dengan hasil kajian KPK dan data, serta informasi yang diperoleh melalui proses pengumpulan bahan keterangan.

KPK juga mengirimkan timnya ke Mekkah dan Madinah untuk memantau langsung penyelenggaraan haji 2013. Jika ditemukan dua alat bukti yang cukup, menurut Johan, KPK bisa meningkatkan penyelidikan ini ke tahap penyidikan dan menentukan tersangkanya.

Baca Juga :  Jawaban Mahfud MD soal Pilkada Langsung atau Tidak Langsung

Terkait penyelidikan dana haji, hari ini KPK meminta keterangan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Jazuli Juwaini. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi VIII DPR. Adapun Komisi VIII merupakan mitra kerja Kementerian Agama.

Seusai dimintai keterangan, Jazuli mengatakan bahwa penyelenggaraan haji yang diurus Kementerian Agama selama ini banyak kekurangannya. Salah satunya, yang berkaitan dengan tabungan haji.

“Pelaksanaan haji itu harusnya kita berkaca seperti umpamanya di Malaysia kan ada tabung haji, bagaimana tabung haji ini bisa bekerja maksimal,” kata Jazuli.

Oleh karena itu, lanjutnya, Komisi VIII DPR pernah mengusulkan undang-undang pembentukan badan haji dengan harapan memperbaiki penyelenggaraan haji ke depannya. “Supaya lebih fokus, supaya pelaksanaan dan penyelenggaraan lebih bagus ke depannya,” ujar Jazuli.

Semoga kebijakan baru ini segera dilaksanakan agar tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang tidak diharapkan. (erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button