2

 

 

JAKARTA, MORAL-POLITIK.COM – Pengamat Politik Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Mudzakir, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak etis menyurati presiden untuk mencabut RUU KUHAP.

Menurut Mudzakir, RUU KUHAP sudah ada sejak lama, tepatnya sebelum  intitusi KPK didirikan.

“KPK tidak layak surati presiden untuk mencabut RUU KUHAP, karena itu sudah lama ada sebelum KPK ada,” ucap Mudzakir kepada Moral-politik.com, Senin (22/02/2013).

Dia menambahkan, RUU KUHAP telah banyak membantu masyarakat karena KUHAP telah diperbaharui. Sebab KUHAP warisan zaman kolonial justru merugikan rakyat.

Sebagaimana diketahui, KPK mencium ada indikasi RUU KUHAP dapat melemahkan tindakan penyelidikan kasus korupsi. Sehingga KPK dengan tegas menolak RUU KUHAP, dengan menyurati anggota DPRD, DPR dan Presiden agar mencabut RUU KUHAP tersebut. (Wildus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

96 − 93 =