Home / Populer / Pemerintah dan DPR tolak dalih KPK soal RUU KUHP/KUHAP

Pemerintah dan DPR tolak dalih KPK soal RUU KUHP/KUHAP

Bagikan Halaman ini

Share Button

2ilustrasi

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Polemik terkait Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP)/Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan DPR dan pemerintah bisa mencapai solusi bijaksana jikalau ketiga pihak itu mau duduk semeja untuk menyelesaikannya.

Antara ketiga pihak itu masing-masing beranjak dari sudut pandangnya. Dan jika ditelisik dari sudut pandang pemerintah, KPK yang dipersalahkan, sehingga pemerintah berencana bertemu dengan KPK untuk membahasnya.

Malah secara terbuka Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menilai penolakan KPK itu terjadi karena kesalahan persepsi.

“Walaupun waktunya sempit, teman-teman KPK mau datang, ya Insya Allah besok kami undang secara khusus,” ujar Amir di kantor Wakil Presiden, Kamis (20/2/2014).

Amir menuturkan, lansir Kompas.com, pertemuan ini perlu dilakukan untuk menyamakan cara pandang. Dia melihat cara yang dilakukan dengan sikap protes KPK itu tidak membantu. “Mari kita bicarakan, tentunya sangat terbuka untuk disampaikan ke DPR juga,” ucap politisi Partai Demokrat itu.

Amir menilai, masukan dari KPK akan bermanfaat sehingga perlu untuk diperhatikan. Amir membantah pemerintah dan DPR berusaha melemahkan KPK. Dia berdalih, pembahasan kedua rancangan undang-undang itu sudah dilakukan sejak lama. Lamanya pemerintah menyusun undang-undang ini pun, sebut Amir, membantah anggapan KPK yang menyatakan pemerintah dan DPR terlalu terburu-buru. Pemerintah pun mengklaim sudah lama membahas RUU KUHP/KUHAP bersama KPK.

“Memang bukan KPK yang sekarang, KPK yang dulu itu aktif di dalam pembahasan RUU ini,” ungkap Amir.

Sebenarnya, lanjut Amir, pimpinan KPK saat ini bisa bersikap proaktif saat pemerintah memutuskan menyerahkan draf RUU KUHP/KUHAP kepada DPR. “Kalau waktu itu ada atensi dari KPK, tentu terkesan tidak terburu-buru. Cukup panjang waktunya,” ucapnya.

Baca Juga :  Deputi V UKP4 : NTT harus belajar IT di Pontianak

Seperti diberitakan, KPK telah mengirimkan surat kepada DPR dan Presiden meminta pembahasan RUU KUHP/KUHAP dihentikan. KPK berdalih selain persoalan waktu yang singkat, substansi dari RUU KUHP juga masih memuat tindak pidana kejahatan luar biasa. Padahal, jenis tindak pidana itu sudah diatur dalam undang-undang tersendiri.

DPR sudah menerima surat yang disampaikan KPK itu. Namun, DPR bersama tim penyusun KUHP dari pemerintahan sepakat untuk tetap melanjutkan pembahasan sampai ada sikap resmi dari Presiden. (erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button