Home / Populer / Soal pendukung Gita Wirjawan vs Dahlan Iskan

Soal pendukung Gita Wirjawan vs Dahlan Iskan

Bagikan Halaman ini

Share Button

3

ilustrasi politik laksana sedang mengikuti balap sepeda

 

 

 

Moral-politik.com : Apapun alasannya, ketika mengikuti Konvensi Calon Presiden dari Partai Demokrat (PD), telah menyita banyak waktu untuk fokus kepada tugas sebagai menteri kabinet sebagai sumpah/janji ketika dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Akan tetapi nikmatnya kekuasaan dalam jabatan bisa bikin orang lupa soal etika atau tata krama pemerintahan dan politik.

Sesungguhnya, hidup adalah sebuah pilihan. Anda harus pilih salah satu dari dua kemungkinan yang ditawarkan, kendati kedua-duanya hitam. Bukan menolak kedua-duanya karena Anda suka yang coklat, misalnya.

Gunjang-ganjing paska mundurnya Gita Wirjawan, sontak  menjadi bahan pergunjingan dalam tubuh PD itu sendiri, tak terkecuali partai-partai lainnya.

Terkuak bahwa sejumlah kader PD seakan mendesak peserta Konvensi PD lainnya mengikuti langkah Gita Wirjawan untuk mengundurkan diri dari kabinet. Namun, tim kampanye Dahlan Iskan, peserta konvensi yang juga Menteri BUMN, tampaknya justru mempunyai sikap berbeda.

Koordinator Demi Indonesia Communication Center (DICC), Eko Pardede, di Jakarta, Jumat (31/1), mengatakan publik harus mengingat tema sejenis sempat muncul pada permulaan Konvensi PD. Yakni Dahlan Iskan didesak mundur dari jabatan Menteri BUMN oleh berbagai kalangan.

“Karena kejujuran dan kepolosannya Dahlan Iskan mengatakan lebih memilih tidak ikut konvensi daripada melepaskan tugas dan tanggung jawab maha penting dan kompleks, yaitu memimpin tidak kurang dari 140 perusahaan, dengan sekitar 300 anak perusahaan,” jelas Eko, lansir Beritasatu.com

“Sesuai UUD 45, perusahaan-perusahaan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.”

Eko menyebut Dahlan Iskan merasa, jika mundur saat ini, maka sama saja dengan melepaskan tanggung jawab yang pernah dia janjikan kepada Presiden SBY. Oleh sebab itu, Dahlan akan tetap melanjutkan tugasnya sebagai Menteri BUMN sejauh tidak melanggar undang-undang atau peraturan yang mengatur hal tersebut, terkecuali diperintahkan mundur oleh presiden.

Baca Juga :  Jokowi Saksikan Frans Lebu Raya Tandatangani 'Head of Agreement...' di Belanda

Lalu, Eko membandingkan perilaku kader PD dengan PDIP. Menurut dia kader PD itu tidak berperilaku cerdas seperti diamanatkan dalam AD/ART partai itu. Berbeda dengan kader PDI Perjuangan yang tak pernah meminta Jokowi mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta, internal PD justru suka sekali saling bersaing dan mencederai sendiri bakal capresnya.

Menurut saya, pembelaan Eko terhadap Dahlan Iskan itu terlalu bersemangat. Dia lupa bahwa Jokowi tidak pernah menyatakan kesediaannya sebagai Capres atau Cawapres. Yang terjadi justru karena desakan dari jutaan Relawan Jokowi di tanah air maupun di sejumlah negara.

Bahwa Rakornas-III PDIP telah memutuskan dua opsi soal posisi Megawati dan Jokowi, tapi Jokowi belum pernah mengeluarkan pernyataannya secara resmi soal apakah dia menerima atau menolak hasil Rakornas dimaksud.

Kalaupun nanti Jokowi telah menyatakan kesediaannya maka yang berlaku adalah Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan itu bukan dari sekarang.

Berikut, konteks Dahlan Iskan adalah sebagai Menteri BUMN, Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Realitas kekinian, masyarakat menghendaki para Menteri Kabinet lain yang terlibat dalam konvensi sebaiknya mengikuti jejak langkah Gita sebagai sebuah model demokrasi baru. Gita telah menunjukkan kekonsenkuenannya bahwa dirinya dilantik dan diangkat sumpah sebagai menteri kabinet, bukan sebagai peserta konvensi. Ketika dia memilih menjadi peserta konvensi, resikonya harus mundur dari jabatan menteri.

Soal alasan urgen dan banyaknya tugas Dahlan Iskan sebagai menteri BUMN, menurut saya terlalu berlebihan. Justru pernyataan tersebut mengecilkan anak bangsa ini. Seolah-olah sudah tak ada lagi cerdik pandai sekelas Dahlan Iskan, jika tak mau dibilang ada banyak pakar dengan pengalaman dan tingkat pendidikannya jauh di atas Dahlan Iskan.

Baca Juga :  Heri Budianto ragukan Rhoma Irama bergelar Profesor

Jadi yang benarnya, mau tidak mundur mengikuti jejak lankah Gita? Jika tidak mau ya lanjutkan saja. Toh ilplementasi dari berdemokrasi adalah siapa pun berhak untuk mengeluarkan pikiran dan pendapatnya. Jika melarang berdemokrasi sama dengan pembunuhan kharakter dan melanggar Hak Azasi Manusia.

 

Penulis : Vincentcius Jeskial Boekan

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button