Home / Populer / Uchok Sky Khadafi dukung KPK panggil Menteri Agama

Uchok Sky Khadafi dukung KPK panggil Menteri Agama

Bagikan Halaman ini

Share Button

13

 

 

Moral-politik.com : Menghangatnya dugaan penyimpangan dana pengelolaan urusan haji yang digelindingkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyita banyak perhatian.

Hal tersebut semakin menarik manakala sang Menteri Agama sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali, bakal melangsungkan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Bandung, Jawa Barat.

Sekretaris Jenderal PPP Muchammad Romahurmuziy, membeberkan setidaknya ada tiga mekanisme pemilihan capres yang kini mengemuka di arena Mukernas kedua itu. “Pertama soal mekanisme pemilihan, dari pengusulan nama-nama dari daerah. Lalu dibahas.

Lalu apa tanggapan publik terkait rencana KPK memanggil Menteri Agama Suryadharma Ali?

“Kami sangat mengapreasiasinya. Karena pengelolaan dana haji di Kemenag masih berbau korup, lantaran pengelolaan tidak transparan dan akutabel. Sehingga dampaknya adalah tinggi dan mahalnya dana haji bagi rakyat,” beber Uchok Sky Khadafi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) di Jakarta, Jumat (7/2).

Uchok menyarankan, lansir Beritasatu.com, KPK fokus menanyai Menteri Agama terkait pertanyaan publik mengenai rekening dana haji di bank yang memakai nama menteri agama, bukan atas nama kelembagaan. KPK harus mendorong agar nama rekening bukan lagi atas nama menteri, tetapi atas nama kementerian atau lembaga.

Kedua, yang harus ditelusuri KPK, adalah dana penyelenggaraan haji. Seperti dana pokok naik haji beserta bunganya yang sangat tidak terbuka dan transparan dalam pengelolaannya.

“Sehingga patut untuk dipertanyakan pihak KPK,” ujar Uchok.

Ketiga, KPK juga sebaiknya fokus pada tinggi dan mahalnya anggaran untuk operasional penyelenggaran ibadah haji. Berdasarkan catatan Fitra, pada tahun 2010 telah menghabiskan anggaran operasional sebesar Rp 358,3 miliar, tahun 2011 sebesar Rp 350 miliar, dan pada tahun 2012 sebesar Rp 292,4 miliar.

Baca Juga :  Inilah detail Komunitas Inses di Pedalaman Australia

Dengan tinggi dan mahalnya dana operasional ini mengakibatkan mahalnya ongkos naik haki bagi umat Islam di Indonesia.

“Dan umat islam yang mau naik haji menjadi objek bisnis bagi Kementerian Agama. Sementara pelayanan haji sangat jelek,” ujar Uchok.

“KPK sebaiknya juga melakukan pemeriksaan juga terhadap perusahaan atau rekanan pihak Kementerian Agama dalam belanja barang dan jasa terkait penyelenggaraan haji.”

Bagaimana kelanjutannya? Nantikan saja…. (erny)

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button