101116_kpk3

 

 

Jakarta, Moral-politik.com : Wacana membatasi wewenang penyidikan dan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat RUU KUHAP, menuai protes dari berbagai Ormas  dan lembaga-lembaga  pendukung antikorupsi.

Direktur Yayasan Lembaga Batuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bahraim, meragukan alasan Angota Komisi III DPR bahwa mereka akan membahas RUU KUHAP dan KUHP sebab draf usulan KUHAP dan KUHP tersebut merupakan usulan pemerintah.

Bahraim juga mempersoalkan posisi Politisi Golkar Aziz Syamsudin sebagai ketua Panja RUU KUHAP. Ia menilai ada suatu kejanggalan, sebab Aziz pernah diperiksa oleh KPK terkait kasus simulator SIM. Ia juga berasumsi  jika posisi azis sebagai suatu syarat untuk  memuluskan jalannya RUU KUHAP.

“Aziz kan pernah diperiksa sama KPK soal kasus simulator SIM,” ujar Bahrin di kantor YLBHI Jakarta, Kamis (20/2/2014).

Jika hasil keputusan RUU KUHAP dan KUHP  melemahkan proses penyidikan KPK, berarti negeri ini tidak akan bersih dari koruptor karena lemahnya hukum untuk menindak perbutan mereka.  (wildus)

Baca Juga :  Mengapa Pdt. Merry Kolimon Belum Dilantik? Ini Alkisahnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here