Home / Gosip / Anggota DPRD Flores Timur “Hukum” Masyarakat

Anggota DPRD Flores Timur “Hukum” Masyarakat

Bagikan Halaman ini

Share Button

6Oleh : Hendrikus Atagoran

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Anggota DPRD dan juga calon dari partai Gerindra, Agustinus Payong Boli berulah. Akibatnya dihentikan pengerjaan proyek pengadaan air minum bersih untuk Desa Lewopao dan Desa Lewobele, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menjadi hal yang lumrah ketika menjelang pemilihan umum legislatif, berbagai macam cara dihalalkan untuk menarik simpati masyarakat demi mengejar kekuasaan. Karena menghalalkan segala cara, Agustinus Payong Boli  mengklaim bahwa anggaran pengadaan air minum bersih untuk Desa Lewopao dan Desa Lewobele, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur adalah berkat usaha dan dana aspirasinya.

Anggaran mencapai Rp 850 juta yang adalah anggaran murni dari APBD, saat ini distop sementara oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur akibat ulah Agustinus Payong Boli, yang dianggap mencoreng nama baik Dinas Pekerjaan Umum setempat.

Agustinus Payong Boli yang saat ini masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Fores Timur selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa proyek senilai Rp 850 juta adalah perjuangan dan dana aspirasinya. Proyek pengadaan air minum bersih yang seharusnya sudah bisa dinikmati oleh masyarakat dua desa, tapi karena ulah Agustinus Payong Boli, masyarakat dua desa hingga kini masih kesulitan mendapatkan air minum bersih.

Kedua desa tersebut sempat bertegang karena masing-masing desa saling mencurigai satu dengan yang lain. Konflik dua desa yang diruncing oleh penyetopan proyek air minum bersih ini pun berhasil diklarifikasi oleh Rovinus Geroda Ola Helan, mantan anggota DPRD Kabupaten Flores Timur.

“Saya sudah berkomunikas dan berdiskusi dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum, dan mereka mengatakan bahwa proyek ini distop untuk sementara waktu, karena kami merasa tidak dihargai dan dilecehkan oleh oknum-oknum. Proyek ini adalah anggaran murni APBD dan jangan samapai dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan politiknya,” terang Bernad warga Lewobele menirukan penjelasan Rovinus.

Baca Juga :  Pengorbanan Seorang Ibu Untuk Anak, Sangat Mengharukan

Penjelasan yang didapatkan dari Rovinus, meredam gejolak dua desa yang saling mencurigai. Para tokoh adat dan tokoh masyarakat Desa Lewopao dan Lewobele pun mendatangi Dinas Pekerjaan Umum, dan penjelasan yang diperoleh sama persis dengan yang disampaikan oleh Rovinus.

Tokoh pemuda dari Desa Lewopao mengatakan, “Agus Boli seharusnya tahu diri, bahwa dia sudah menjabat hampir lima tahun sebagai anggota DPRD. Seharusnya dia tidak panik kalau lima tahun itu dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum. Tapi karena memang tidak percaya diri dan tidak yakin, makanya sosialisasinya tidak bertanggung. Bagi kami, ini adalah hukuman yang diberikan oleh wakil rakyat kami kepada kami masyarakat yang sudah memilihnya,” ungkap Tius, kesal.

Selanjutnya, hal senada pun disampaikan oleh tokoh mudah asal Flores Timur Hendrikus Hali Atagoran.

“Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur yang sebentar lagi akan bertarung kembali merebut kursi DPRD. Pantas dan wajar mereka (incumbent) ketar-ketir akan kepercayaan masyarakat. Hal ini sebagai bentuk hukuman dari masyarakat atas kinerja mereka selama lima tahun belakangan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Karena ketidakberdayaan ini, menjadi hal yang biasa ketika klaim mengkalim terjadi di tataran akar rumput yang masih jauh dari informasi,” urai dia.

Yustinus Patri Paat, Sekjen Formadda NTT juga menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Agustinus Payong Boli. Menurutnya, tindakan sangat tidak berpihak kepada masayarakat yang mempercayakan aspirasinya kepada DPRD terhormat. Lanjut Tinus, tindakan Caleg yang berujung pada dihukumnya masyarakat adalah tindakan yang mencerminkan bahwa caleg bersangkutan hanya mengejar kekuasaan, dan tanpa sedikit pun memikirkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang diemban. Karena itu, harapannya agar masyarakat selektif dan cerdas dalam menentukan pilihan.

Baca Juga :  Cerita Menjalin hubungan dengan pacar palsu di ponsel

“Berikan hukuman yang setimpal kepada Caleg (incumbent) yang selama ini tidak sepenuhnya bekerja untuk rakyat,” ungkap Tinus, aktivis asal Manggarai ini. (HA)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button