Home / Populer / Besok Tim Advokasi Jakarta Baru menggugat Jokowi

Besok Tim Advokasi Jakarta Baru menggugat Jokowi

Bagikan Halaman ini

Share Button

9ilustrasi tim advokasi jakarta baru ketika dukung jokowi di pilkada

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Besok, Senin (17/3/2014), Tim Advokasi Jakarta Baru akan mendaftarkan gugatan class action terhadap Joko Widodo alias Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Rencana gugatan class action itu dikabarkan Tim Advokasi Jakarta Baru (TAJB) melalui rilis undangan peliputan “Gugatan Class Action kepada Jokowi”, yang diterima redaksi NEFOSNEWS.COM, pada Minggu (16/3/2014) siang. Rilis itu ditanda tangani Habiburokhman, selaku Koordinator TAJB. Gugatan akan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pukul 11.00, pada Senin (17/3/2014).

Munculnya gugatan class action ini karena keluarnya mandat dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, kepada Jokowi untuk secara resmi menjadi capres partai berlambang banteng itu. Pemberian mandat diumumkan Puan Maharani (Ketua DPP PDI Perjuangan), didampingi Tjahjo Kumolo (Sekjen DPP PDI Perjuangan), di Kantor DPP PDI Perjuangan, pada Jumat (14/3/2014).

TAJB menyebut diri mereka sebagai pendukung Jokowi dalam Pilkada DKI Jakarta yang digelar tahun 2012 lalu. Mereka adalah sekumpulan advokat yang sejak awal mendukung Jokowi untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan melakukan aktivitas-aktivitas advokasi membela kepentingan kubu Jokowi saat Pilkada DKI Jakarta.

Menurut TAJB, banyak janji-janji kampanye Jokowi pada saat Pilgub yang hingga kini berlum terealisasi. “Menurut kami, janji-janji tersebut mengikat secara hukum dan menimbulkan kewajiban kepada Jokowi untuk mematuhinya, karena dengan janji-janji tersebut, Jokowi mendapatkan dukungan yang luar biasa dari relawan dan masyarakat luas hingga bisa memenangkan Pilgub DKI,” demikian bunyi rilis TAJB.

Ada tiga tuntutan yang diajukan dalam gugatan class action ini, lansir nefosnews.com: 1. Menyatakan Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum khususnya melanggar azas kepatutan karena meninggalkan tugas sebagai gubernur DKI di tengah jalan. 2. Menghukum Jokowi untuk melanjutkan tugasnya sebagai gubernur DKI hingga selesai masa jabatan. 3. Menghukum Jokowi untuk meminta maaf kepada masyarakat khususnya para pendukungnya pada saat Pilgub.

Baca Juga :  Walau dijaga Paspampres, Warga tetap bisa "Selfie" dengan Jokowi

“Janji- janji kampanye Pilgub Jokowi hanya bisa dipenuhi jika Jokowi tetap menjabat sebagai gubernur DKI sampai akhir masa jabatannya, dan tidak bisa dipenuhi jika Jokowi meninggalkan tugas sebagai gubernur DKI di tengah jalan, termasuk jika pun Jokowi menjabat sebagai presiden,” tulis Habiburokhman.

Sampai artikel ini ditayang belum ada tanggapan dari Jokowi atau dari pihak PDIP terkait gugatan tersebut. (nazty)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button