11

                                                                         ilustrasi

JAKARTA, MORAL-POLITIK.COM – Partai Demokrat dan Golkar diduga sedang membendung Jokowi efefect ke Provinsi Banten.

Strategi yang dimainkan adalah Ratu Atut Chosiyah tetap memegang jabatan Gubernur Banten meski sudah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adalah muslihat sistematis Demokrat dan Golkar membendung “Jokowi Effect” ke Banten.

“DPRD Banten yang didominasi Golkar dan Demokrat, perlu lebih bijak dan realitistis,” kata Sihol Manullang, Ketua Umum DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) di Jakarta, Selasa (11/2).

Sihol mengingatkan, Atut yang terus bercokol sebagai gubernur, bukan hanya berimplikasi birokrasi,  di mana dinamisasi perangkat pemerintahan jadi tertahan, tetapi juga menghambat arus perubahan.

“Jokowi harus dilihat dilihat sebagai gelombang perubahan, sebab ternyata pemilih partai di luar PDI-P, banyak juga yang memilih Jokowi dalam Capres. Gelombang perubahan jangan dihambat,” katanya.

Bara JP merupakan organisasi pendukung Jokowi yang bertama dan merupakan organisasi yang paling mengakar, lahir dari kongres di Bandung 15 Juni 2013.

Mengutip kata-kata Lech Walesa, siapa saja yang menghambat arus gelombang perubahan, maka tangannya akan berdarah-darah. “Kalau tak mau hambat gelombang perubahan, DPRD Banten dan Atut ambil langkah konkret,” katanya.

Sihol juga mengingatkan, ada sesuatu yang salah salah aturan dan perundang-undangan, pejabat publik yang sudah ditahan masih bisa mengendalikan birokrasi. “Ini artinya, produk aturan lahir dari kartel-kartel politik,” ujarnya.

Ke depan, praktik pembuatan aturan demi kepentingan kartel politik, harus dihentikan, wewenang DPR perlu dikaji ulang. Semisal pembuktian terbalik dalam korupsi, bukannya digagas DPR, sebab korban pertama adalah mereka sendiri. (RJ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 59 = 61