Home / Populer / Gugatan kepada Megawati : Ragukan keberpihakan pada “wong cilik”

Gugatan kepada Megawati : Ragukan keberpihakan pada “wong cilik”

Bagikan Halaman ini

Share Button

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani disambut model Solo Batik Carnaval dan Putra-putri Solo kala menuju ke tempat berlangsungnya sesi pagi Rakernas PDI Perjuangan di Hotel Sunan, Solo, Jateng, Rabu (28/1).

 

MORAL-POLITIK.COM – Gema berpihak kepada “wong cilik” pernah membahana kemudian membumi di Pesada Nusantara ini. Setidaknya lekat di ingatan pada era Orde Baru dan di mula era reformasi.

Sepuluh tahun terakhir, tepatnya semenjak PDIP berhasil disingkirkan Partai Demokrat, semangat berpihak kepada wong cilik tampak redup-redup.

Kebenarannya perlu kejujuran kader-kader PDIP untuk menuturkan benar atau tidak.

Salah satu pengamat politik Universitas Islam Negeri Hidayatullah, Zaki Mubarak, meragukan keberpihakan PDIP terhadap wong cilik. Padahal selama ini dekat wong cilik melekat pada PDIP.

Keraguan itu, kata dia, terlihat saat pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan para pengusaha untuk mendukung PDIP pada Pemilu Legislatif dan calon presidennya, Joko Widodo atau Jokowi.

“Masyarakat makin skeptis terhadap komitmen kerakyatan atau wong cilik PDIP. Dalam praktiknya, wong cilik lebih banyak menjadi jargon saja,” kata Zaki dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/3/2014).

Zaki menilai, pertemuan antara Megawati dan para pengusaha telah menimbulkan persepsi negatif bahwa PDIP meminta restu kepada mereka untuk menaikkan Jokowi. Dalam hal ini, yang diuntungkan dari kemenangan PDIP dan Jokowi adalah para konglomerat yang mensponsori PDIP, bukan wong cilik.

“Sangat ironis kalau di balik pencapresan Jokowi oleh PDIP yang menjadi panglimanya para konglomerat besar atau cukong. Padahal, konstituen sejati PDIP itu wong cilik, yaitu petani, buruh, nelayan, dan sebagainya,” jelas dia.

Zaki pun khawatir kebijakan-kebijakan PDIP semasa Megawati menjadi presiden, seperti penjualan aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemberian pelunasan utang BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) akan terulang jika Jokowi menjadi presiden. Jika itu terulang, pihak yang mendapat manfaat dari kebijakan itu bukan wong cilik, melainkan konglomerat besar.

Baca Juga :  Sri Mulyono buka tabir tersangkakan Anas

“Tidak perlu heran nantinya kalau Jokowi terpilih, dia bisa akan memberikan servis kepada para konglomerat besar. Apa yang dilakukannya adalah meneruskan warisan Bu Mega sebelumnya,” tukas Zaki. (erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button