Home / Populer / Jokowi belum Presiden, PDIP dan Gerindra mulai rebutan posisinya Ahok

Jokowi belum Presiden, PDIP dan Gerindra mulai rebutan posisinya Ahok

Bagikan Halaman ini

Share Button

7Ahok dalam gaya Betawi

 

KUPANG, MORAL-POLITIK.COM – Perang dingin antara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) semakin marak saja. Ini bisa dimaklumi sebab pemilu legislative tinggal menghitung 25 hari lagi.

Pileg penting, yang terutama adalah berwenang tidak partai untuk mengusung calon presidennya.

Kendati masih belum jelas apakah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diusung oleh PDIP sebagai calon presiden (Capres), atau mungkin hanya calon wakil presiden (Cawapres), tapi sepertinya Gerindra sudah tak sabar lagi untuk mengambil alih posisi orang nomor satu di DKI Jakarta yang ditinggalkan Jokowi Itu.

Terbukti dari pernyataan Wakil Ketua DPD PDIP DKI Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (13/3/2014), bahwa
kader Gerindra bisa menjadi Wakil Gubernur DKI jika Jokowi menjadi presiden dan Basuki T Purnama telah menjadi Gubernur.

Terhadap pernyataan tersebut, PDIP menanggapi dengan sebuah penegasan.

“Kita kan partai pengusung (Jokowi-Ahok), masak kita nggak punya hak (mengisi pucuk pimpinan DKI lagi),” kata Prasetyo yang juga Wakil Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI ini.

Meski UU Pemerintahan Daerah tak mengatur soal pembagian jatah kursi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk kedua partai pengusung itu, namun sebagai PDIP sebagai partai pengusung merasa berhak menempatkan kadernya di salah satu kursi itu.

Apalagi, Prasetyo melihat ke masa Pilgub DKI, waktu itu PDIP-lah yang mengajak Gerindra mensukseskan Jokowi. Karena waktu itu PDIP butuh dukungan kursi DPRD.

“Waktu itu, kita dari Fraksi PDIP DPRD punya 11 kursi. PDIP kekurangan kursi untuk maju di Pilgub. Kemudian kita ketemu Gerindra yang punya 6 atau 7 kursi waktu itu,” tuturnya.

Baca Juga :  Hamas ingin buka kantor di Jakarta, ini pesan Pengamat UI

Jika Gubernur DKI Jokowi meninggalkan jabatannya untuk menjadi Presiden RI, maka otomatis Ahok akan naik menjadi Gubernur. Meski sudah punya Ahok, ternyata Gerindra juga mengincar posisi yang akan ditinggal Jokowi.

“Nggak ada ‘jatah-jatahan’. Di UU tidak ada istilah ‘jatah-jatahan’,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI kepada detikcom, Kamis (13/3).

Sanusi menuturkan, di dalam UU Pemerintahan Daerah hanya diatur agar partai pengusung mengusulkan dua nama calon untuk kemudian diajukan oleh Gubernur, yaitu Ahok jika kelak Jokowi maju, ke DPRD. Jika DPRD menyetujui, bisa saja dua orang pimpinan DKI berasal dari Gerindra.

Berikut adalah bunyi Pasal 26 ayat (4) UU No 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah:

Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD. (erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button