Home / Populer / Ketua DPRD Kota Kupang ragukan pengembalian dana PER tahap II

Ketua DPRD Kota Kupang ragukan pengembalian dana PER tahap II

Bagikan Halaman ini

Share Button

11

 

KUPANG, MORAL-POLITIK.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang meragukan pelaksanaan program dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang.

Betapa tidak, dalam penggelontoran dana tahap II bagi warga yang masuk dalam daftar tunggu ini, hanya simbolis dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan .

Keraguan tersebut diungkapkan Ketua DPRD Kota Kupang, Tellendmark Daud kepada wartawan di kantor DPRD, Kamis (27/3/2014), sebagai respons kepada Pemkot Kupang yang telah melakukan peluncuran dana PEM tahap II  di lantai II ruang sasando kantor walikota.

“Kami Dewan mengakui dan mendukung serta memberikan apresiasi bagi Pemkot, secara bukti bahwa dana awal masyarakat yang menerima sudah bisa melakukan  pengembalian di tiap kelurahan, dan pengembalian itu sudah di atas 25 persen. Tetapi apakah itu sesuai dengan kenyataan? Jangan sampai pengguliran itu sekedar seremonial belaka bagi masyarakat yang masuk dalam daftar tunggu,” kata Tellend.

“Mudah-mudahan semua kelurahan sudah mengembalikan hingga 25 persen, sebab baru 30 keluarahan, masih ada 21 kelurahan yang belum mencapai 25 persen, karena itu belum dikatakan berhasil, namun persoalan ini perlu digenjot agar pengembaliannya lancar,” lanjutnya.

Menurutnya, yang perlu diukur adalah soal tingkat keberhasilannya, karena yang ditakutkan adalah pengguliran dana tahap II ini, pengembaliannya mengalami kemacetan. Sebab, secara total dalam pengembalian dari semua kelurahan baru mencapai 60 persen dan  belum 80-90 persen. Tingkat keberhasilan bisa diukur jika pengembalian secara kesuluruhan sudah mencapai 80-90 persen.

“Berkaitan dengan pengembalian dana PEM, perlu digenjot agar pengembalian bisa lancar. Kita tidak bisa melihat dengan pengembalian sudah mencapai 25 persen dan nanti digelontorkan lagi dananya. Hal itu belum menunjukan keberhasilan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Juru Bicara MA Enggan Tanggapi Permintaan agar Ketua MA Mundur

Tellend mengaku, ada beberapa kelemahan yang terlihat dalam penggelontoran dana PEM bagi mereka yang sudah punya usaha seperti pedagang sayur, misalnya besaran dana Rp 2,5 juta tetapi ternyata ia hanya meraih untung sebesar Rp 300 ribu setiap bulannya, maka tentunya dana yang diberikan bukan untuk pengembangan usaha tetapi menambah utang baginya.

Hal itu, sambungnya, seringkali berpengaruh pada kemacetan pengembalian. Sehingga pemerintah perlu melakukan evaluasi agar pemberian disesuaikan dengan kemampuan orang dalam mengembangkan usahanya.

“Untuk reverifikasi peneriman, tim perlu melakukan dengan baik, agar pemberian sesuai kemampuan atau kebutuhan orang dalam melakukan usaha, karena kita perlu pemanfaatannya, apa lagi dana pemberdayaan pengembalian tanpa bunga maka perlu dilihat secara baik,” tandasnya. (nyongki)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button