Home / Populer / Komnas HAM : Gubernur NTT Langgar HAM

Komnas HAM : Gubernur NTT Langgar HAM

Bagikan Halaman ini

Share Button

1Natalius Pigai

KUPANG, MORAL-POLITIK.COM – Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), menilai Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya, telah melanggar HAM karena tidak mengusulkan proses pelantikan bupati dan wakil bupati Sumba Barat Daya (SBD) terpilih, Markus Dairo Tallu-Ndara Tanggu Kaha.

“Sikap gubernur yang tidak melakukan proses pelantikan sesuai prosedur yang ada, menunjukkan bukti bahwa gubernur tidak menghormati HAM,” kata Komisioner Komisi Hak Azasi Manusia RI, Natalius Pigai di Kantor KPU NTT, Selasa, (11/3) kemarin.

Menurut dia, sikap Gubernur NTT yang enggan mengirimkan surat ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memroses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya terpilih sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sama halnya dengan Gubernur membatasi hak orang.

Karena, kata dia, keputusan hukum yang diambil oleh MK sebagai salah satu institusi penegak hukum di Indonesia harus dihormati dan dihargai.

Siapapun orangnya, ataupun institusi yang ada di negeri ini, harus tetap menghormati sebuah keputusan hukum yang telah diambil institusi tersebut.

Karena itu, lanjut dia, Gubernur NTT jangan batasi hak orang yang secara hukum telah mendapatkan legitamisi untuk dilantik sebagai bupati dan wakil bupati.

“Gubernur jangan batasi hak orang, yang sudah menang. Orang menang kok dibatasi, orang tidak bersalah, apanya yang dibatasi?” katanya. (nyongky)

 

Baca Juga :  KPK tangkap MDT, John Rihi: Kami segera ajukan Praperadilan ke PN Jaksel !

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button