Home / Populer / SBY dinilai sebagai presiden bersaldo nol…

SBY dinilai sebagai presiden bersaldo nol…

Bagikan Halaman ini

Share Button

4

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Kebijakan pemerintah 10 tahun terakhir ini paling disoroti miris. Malah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai sebagai satu-satunya presiden yang saldonya nol.

Apa alasannya? Adalah pengamat ekonomi Faisal Basri menyebut langkah SBY menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2009 lalu, tak lain agar terpilih kembali menjadi presiden. Padahal, subsidi energi yang mencapai Rp 350 triliun per tahun sangat menggerogoti APBN. Sehingga, anggaran untuk pos-pos lain seperti infrastruktur pun dinilai tak maksimal, habis terserap subsidi energi.

Menanggapi isu kenaikan harga BBM belakangan ini, Faisal hanya berkomentar sinis. “Kalau secara politik enggak mungkin naik, secara ekonomi enggak usah didiskusikan (penting tidaknya harga BBM dinaikkan),” kata Faisal, berbincang dengan wartawan, di Jakarta, Minggu (2/3/2014).

Dia juga hanya menanggapi pesimistis kemungkinan pemerintahan yang akan datang berani menaikkan harga BBM. Terlebih lagi ketika ditanya jika Presiden yang terpilih nanti adalah dari partai berkuasa saat ini. “Hampir mustahil,” kata dia.

Alih-alih menaikkan harga, sambung dia, partai berkuasa saat ini, pada 2009 lalu justru menurunkan harga BBM. Ia pun menyebut itu adalah kejahatan ekonomi yang dilakukan pemerintah berkuasa.

“Jadi SBY ini satu-satunya Presiden yang saldonya nol. 3 kali naikkan, 3 kali nurunkan (harga BBM),” ujarnya, lansir Kompas.com.

Catatan Kompas.com, dari 2005 hingga 2009, SBY menaikkan 3 kali dan menurunkan 3 kali harga BBM. Pada 2005 harga premium naik dua kali, dari Rp 1.810 menjadi Rp 2.400, kemudian naik lagi menjadi Rp 4.500.

Harga premium juga naik satu kali pada 2008 dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000. Di tahun yang sama, harga premium turun dua kali, dari Rp 6.000 menjadi Rp 5.500, kemudian menjadi Rp 5.000. Menjelang pemilu 2009, harga premium kembali turun menjadi Rp 4.500.

Baca Juga :  Jimly buka kartu Jokowi takkan lantik Budi Gunawan jadi Kapolro

“Itu kejahatan Pak SBY, supaya dia terpilih kembali. Tapi tidak bisa dituntut. Dia punya otoritas membuat kebijakan. Yang bisa adalah proses impeachment, karena bertentangan dengan UUD, kalau bisa dibuktikan,” lanjut Faisal.

Akibat keputusan menurunkan harga BBM itu, SBY pun dinilai sedang merakit bom waktu untuk pemimpin yang akan datang. Padahal, jika waktu itu tidak diturunkan, dan kemudian harga BBM naik lagi, maka gejolaknya tidak akan terlalu besar.

“Tapi itulah syahwat politik yang sudah sampai ubun-ubun pak SBY waktu itu. Dan terbukti harga itu sensitif buat pemilu,” imbuh Faisal.

“Makanya diseluruh negara waktu pemilu harga itu coba distabilkan, dikendalikan. Tidak hanya di Indonesia, di negara lain juga demikian. Bedanya di Indonesia caranya kampungan gitu,” ujarnya. (erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button