Home / Populer / Terkait diskualifikasi KPU, PKPI akan menggugat…

Terkait diskualifikasi KPU, PKPI akan menggugat…

Bagikan Halaman ini

Share Button

18

 

 

JAKARTA, MORAL-POLITIK.COM – Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berencana dalam waktu dekat akan menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait keputusan KPU mencoret PKPI dari daftar pemilu 2014 di beberapa dapil.

Wakil Sekjen DPN PKPI Romulus Sihombing, mengatakan PKPI akan melayangkan gugatan atas keputusan KPU mendiskualifikasi PKPI di beberapa dapil dari pemilu 2014 ke Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).

“Kami banding ke Bawaslu nanti.,” kata Romulus di Jakarta, Senin (17/3/2014).
Romulus mengemukakan, sampai saat ini pihaknya belum melakukan verifikasi ke KPU  tentang pencoretan PKPI di dapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

“Yang ada hanya Hulu Selatan, Kalimantan Selatan, yang terdiskualifikasi, kami belum cek. Tapi katanya karena keterlamabatan sampaikan laporan dana,” jelas Romulus.

Romulus  mengakui, tiga dapil yakni Anabas, Probolinggo dan Gorontalo Utara tidak memiliki caleg. Sehingga wajar kalau KPU mencoret. Namun Hulu Sungai selatan ada caleg yang terdaftar sehingga  dia menyayangkan sikap KPU karena tidak mengkomfirnasi ke PKPI sebelum memutuskan untuk ,endiskualifikasi

“Katanya ada empat yang dicoret, tapi ada tiga daerah yang memang tidak ada caleg kami, namun yang satu daerah itu ada calegnya,” ujar Romulus.

Sesuai data yang didpatkan dari KPU, dapil yang dicoret KPU untuk PKPI adalah Kabupaten Kepulauan Anabas (Kepri), Kabupaten Probolinggo (Jawa Timur), Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kalimantan Selatan), dan Kabupaten Gorontalo Utara.

Perlu diketahui, sebelumnya  pada Minggu (16/3/2014), KPU mencoret 35 orang caleg DPD RI sebagai peserta pemilu. Selain itu, sebanyak sembilan partai politik di tingkat kabupaten/kota juga dicoret sebagai peserta pemilu. Karena di nilai melanggar UUD Pasal I angka 5 peraturan  yang menyebutkan  menyebutkan: “Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada setiap tingkatan dan calon anggota DPD tidak menyampaikan laporan awal Dana Kampanye kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Partai Politik dan calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.”

Baca Juga :  Ketahuan Simpan Ponsel, Akhirnya Ratu Atut Dihukum Bersihkan Lapas

Namun setiap calon yang didiskualifikasi masih bisa melakukan upaya naik banding ke Bawaslu  dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sebagai upaya untuk mencari jalan keluar agar diikut sertakan kembali dalam pemilu.  (Wildus)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button