Home / Populer / Veronika Ata dan mimpinya menjadi Anggota DPRD Kota Kupang

Veronika Ata dan mimpinya menjadi Anggota DPRD Kota Kupang

Bagikan Halaman ini

Share Button

iklan101

 

KUPANG, MORAL-POLITIK.COM  – Srikandi Partai Gerindra yang satu ini tidak asal-asalan bermimpi menjadi Anggota DPRD Kota Kupang dari Partai Gerindra.

Wanita bernama lengkap Veronika Ata ini adalah alumnus Program Magister Ilmu Hukum Undana Kupang. Dirinya ingin menjadi Anggota DPRD Kota Kupang bukan saja mewakili kaum perempuan, tapi seluruh warga Kota Kupang yang dicintainya.

Adapun visi atau pandangan kedepan yang dicita-citakannya dengan menjadi Anggota DPRD Kota Kupang yaitu mewujudkan ekonomi kerakyatan, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, pemenuhan air bersih, kelestarian lingkungan hidup, kebersihan, penegakkan hukum dan HAM, demi terciptanya Kota Kupang yang sejahtera lahir dan batin,

Tentu ia punya alasan untuk mengusung visi seberat itu. Wanita murah senyum ini telah meniti kariernya semenjak tahun 1992 sebagai pengacara yang khusus membela hak-hak perempuan, hak anak, petani, buruh dan nelayan.

Veronika Ata juga berpengalaman sebagai nara sumber dan fasilitator hukum, HAM, gender, perencanaan dan penganggaran responsif gender di NTT.

Dosen Universitas Karya Dharma Kupang ini, pernah melakukan studi  banding ke Kanada, Australia, India, Laos, Thailand, dan mengikuti Konfrensi Perempuan sedunia  di      New York, AS.

Jabatan lain yang melekat pada dirinya adalah sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTT, Ketua LBH Justitia, Ketua Dewan Pengurus LBH APIK NTT. Kemudian, dia juga masih bisa membagi waktunya untuk mengasuh ruang konsultasi hukum di Radio Tirilolok/Verbum.

Dari seabrek pengalamannya, Veronika Ata telah berhasil menulis dua buku, yaitu Kekerasan Berbasis Gender dan Instrumen Hukum; dan Himpunan UU Hak Perempuan dan Anak.

Ketika ditanya cara dia untuk mewujudkan visinya, Veronika Ata menuturkan bahwa akan diperjuangkan melalui tugas dan fungsi DPRD Kota Kupang, seperti tugas legislasi adalah membuat peraturan yang berpihak pada rakyat; tugas budgeting atau penganggaran yaitu dengan memperhatikan biaya yang mengutamakan kebutuhan rakyat (termasuk kebutuhan khusus perempuan dan anak); dan tugas yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah sehingga lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. (erny)

Baca Juga :  Ini kegiatan sosialisasi perpajakan di Kampus Unstar Rote

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button