Direktur Investigasi dan Advokasi FITR Uchok Sky Khadafi(kompas.com/dani prabowo)

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menyoroti pendobelan kegiatan dalam APBD DKI Jakarta.

Melansir Kompas.com, banyaknya pendobelan kegiatan dalam APBD DKI Jakarta yang jumlah dananya mencapai Rp 1,8 Triliun, dan sikap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi terhadap permasalahan tersebut, mendapat sorotan tajam dari Uchok.

Menurut Ucok, Jokowi seharusnya tidak cuek dengan banyaknya temuan anggaran ganda di APBD.

“Makanya disinyalir ada pembiaran. Harusnya Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan anggaran dapat bertindak tegas dan memerintahkan jajaran di bawahnya,” kata Uchok kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (23/4/2014).

Ucok menjelaskan, penemuan mata anggaran ganda ini bukanlah kali pertama terjadi pada APBD 2014. Perihal yang sama juga ditemukan pada anggaran-anggaran sebelumnya. Seharusnya, menurut dia, Jokowi beserta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dapat memerintahkan Inspektorat DKI untuk menyelidiki dan menelusuri banyaknya temuan mata anggaran ganda tersebut.

Meski demikian, lansir Kompas.com, ia mengapresiasi langkah Jokowi-Basuki untuk menerapkan sistem elektronik e-budgeting dalam APBD 2014. Ia berharap, penerapan e-budgeting dapat membuat efek takut pada SKPD dan UKPD untuk tidak “bermain-main” dalam perumusan anggaran. Namun, mata anggaran ganda kembali ditemukan. Bahkan, jumlahnya mencapai Rp 1,8 triliun dari total anggaran Rp 72 triliun. Banyaknya mata anggaran ganda yang muncul ini mengindikasikan tindak pidana korupsi.

“Korupsi itu tidak hanya terjadi kalau ada kerugian negara saja, tetapi bisa ditemukan walaupun anggarannya belum digunakan. Ini membuktikan Jokowi tidak mengerti undang-undang,” kata Uchok.

Ia menduga, ada oknum yang sengaja memasukkan anggaran ganda untuk menggunakannya sebagai kepentingan tertentu. Oknum itu dapat datang dari legislatif maupun eksekutif. Apabila Pemprov DKI tidak menerapkan sistem e-budgeting dan mengunci anggaran-anggaran ganda dalam APBD 2014, maka ia menengarai akan ada “penguapan” anggaran.

Baca Juga :  Layanan TKI di Nunukan Terus Dievaluasi Walau Sepi Peminat...