Melky-BalleFoto : Melky Balle

 

 

 

KUPANG, MORAL-POLITIK.COM – Komisi A DPRD Kota Kupang memberikan catatan khusus bagi lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) agar bisa mengontrol secara baik program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, sehingga tidak lagi menimbulkan anggapan masyarakat yang mencoreng citra para lurah dan LPM. Pasalnya, pada pengguliran dana PEM tahap pertama banyak sekali opini dari berbagai pihak yang menganggap ada tebang pilih soal penyaluran dana itu kepada warga  penerima.

Hal ini dikatakan Sekretaris Komisi A DPRD Kota Kupang Melky Balle, kepada wartawan di kantor DPRD Kota Kupang, Selasa (13/5/2014).

Ia menjelaskan, dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) yang dikelolah oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Kupang (BPMKK) yang telah disalurkan kepada para pelaku usaha telah menunjukkan suatu keberhasilan. Hal ini bisa dilihat dari proses pengembalian yang tepat waktu dan dana itu sudah digulirkan untuk kedua kali. Namun dibalik kesuksesan ini, penyaluran dana PEM masih menuai kritik karena LPM setiap kelurahan yang bertugas menyalurkan bantuan tersebut, masih terkesan pilih kasih dalam memilih penerima dana PEM. Maka itu LPM harus memperbaiki citra mereka dengan memilih penerima sesuai juknis yang dikeluarkan pemerintah Kota Kupang.

“Saya berharap agar LPM dalam melaksanakan tugas mereka untuk menangani dana PEM di tingkat kelurahan dengan baik dan harus bisa merubah citra, karena pada penyaluran tahap satu cukup banyak opini dari berbagai pihak yang merasa ada tebang pilih dalam penyaluran dana PEM,”

Menurutnya, sesuai hasil kunker komisi A ke kantor lurah belum lama, banyak sekali pengeluhan soal dana PEM, dan juga ada lagi pengeluhan dari warga yang mengadu ke komisi akan dana PEM. Maka itu LPM perlu lebih selektif, profesional, dan proporsional agar dana yang disalurkan tepat sasaran .

Baca Juga :  Mexi Pello yakin terpilih untuk ketiga kalinya

“Dana tahap dua yang sudah disalurkan itu, saya minta LPM harus bisa lebih selektif, sehingga tidak terkesan ada tebang pilih yakni dana tersebut diberikan tidak sesuai porsi seperti usaha pedagang sayur dapat lebih besar dari pada usaha kios, karena hal seperti ini akan menciptakan terjadinya kecemburuan pada penerima,” katanya.

Sementara bagi lurah, kata Melky, komisi berharap agar bisa dapat bertanggungjawab dan melakukan pengawasan secara baik soal program ini, karena dalam juknis lurah berwajib mensukseskan program ini. (Nyongky)