Home / Populer / Bangkalan : Ketua KPUD dan Bupati diadukan ke KPK

Bangkalan : Ketua KPUD dan Bupati diadukan ke KPK

Bagikan Halaman ini

Share Button

Fauzan-DjakfarFoto : Fauzan Djakfar

 

 

MORAL-POLITIK.com, JAKARTA. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Fauzan Djakfar dan Bupati Bangkalan, diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya dianggap telah melakukan tindak pidana Pemilu. KPK diminta memeriksa kekayaan keduanya.

 “Dari sejumlah pelanggaran Pilpres, yang paling mencolok adalah di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Bangkalan (Madura) di mana Jokowi-JK tidak memperoleh suara (nol),” kata Viktor Sirait, Ketua Satgas Relawan Anti Pilpres Curang, di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (17/7).

Satgas mengadukan Fauzan Djakfar bersama Barisan Relaan Jokowi Presiden (Bara JP). “Sebelumnya KPK mengatakan, ‘tidak tidur’ dalam perhitungan suara Pilpres. Sekarang kami mengadu,” tegas Syafti Hidayat Ketua Bidang Aksi DPP.

Viktor mengatakan, peristiwa di Bangkalan merupakan pidana Pemilu paling “kampungan” dalam sejarah republik ini. Sesungguhnya mustahil terjadi demikian, karena di daerah itu banyak pendukung partai pengusung Jokowi-JK.

Dari investigasi Satgas Relawan Anti Pilpres Curang, operator utama “mafia suara” di Bangkalan adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan, Fauzan Djakfar.

Syafti Hidayat mengungkap, sejak dari jaman Pemilihan Bupati (Pilbup), Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilpres, Fauzan Jakfar merupakan orang dekat dari Fuad Amin, bupati lama Bangkalan, yang kini mewariskan jabatan bupati kepada anaknya.

Hingga kini 181 kepala desa terpilih di Bangkalan yang sengaja tidak dilantik, padahal sudah bertahun-tahun menjabat sebagai kepala desa.  Diduga, dengan tidak dilantik, kepala desa menjadi sangat tergantung, sehingga terpaksa takluk kepada bupati.

KPK hendaknya segera menyidik Fauzan Jakfar, Fuad Amin dan anaknya (yang kini menjadi bupati), memeriksa kekayaaan dan aliran dana dari dan kepada ketiga orang itu. Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jangan membiarkan KPK bekerja sendirian.

Baca Juga :  Kasus pembunuhan sadis Pasutri di TTS segera disidangkan

Sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tidak tegas, bahkan menutup-nutupi pelanggaran Pilpres, harus menjadi perhatian KPK dan PPATK. “Ada apa, koq Bawaslu tidak berbicara terbuka tentang pelanggaran di berbagai daerah?”

Supaya pelanggaran Pilpres di Bangkalan (dan kabupaten lain di Madura) jangan terulang, maka  KPU harus membatalkan hasil Pilpres di Madura, tidak dimasukkan dalam perhitungan Pilpres secara nasional. Dengan demikian, pihak-pihak yang merekayasa “menanggung dosa” pengebirian aspirasi publik.

Banyak lagi kecurangan dalam Pilpres yang perlu disidik KPK. Namun pelanggaran yang paling “kampungan” terjadi di Bangkalan, sehingga kasus Bangkalan hendaknya segera ditangani KPK, memeriksa kekayaan semua anggota KPUD dan Bupati Bangkalan. (RJ)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button