Home / Populer / Capres Prabowo tolak pelaksanaan Pilpres, kerja baru bagi TNI-Polri

Capres Prabowo tolak pelaksanaan Pilpres, kerja baru bagi TNI-Polri

Bagikan Halaman ini

Share Button

TNI bersiaga mengamankan aksi di Istana.yogi (1)Foto : Ilustrasi

 

 

MORAL-POLITIK.com.  Penolakan yang dilakukan oleh calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto terhadap pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres), berimbas langsung pada tugas-tugas TNI-Polri yang mengamankan kegiatan akbar tersebut. Penerapan siaga satu akan makin panjang sampai batas waktu yang belum ditentukan.
“Pak Prabowo dengan berbagai argumentasinya menolak pelaksanaan pilpres. Akibatnya tugas TNI-Polri mengamankan seluruh wilayah di Indonesia mulai dari ibu Kota Jakarta hingga ke seluruh daerah semakin berat,” ungkap pengamat kepolisian Aqua Dwipayana, Selasa (22/7/2014).

Melansir dtik.com, meskipun telah melakukan langkah antisipasi, Aqua yakin penolakan Prabowo tersebut di luar perkiraan TNI-Polri. Apalagi selama ini yang selalu didengung-dengungkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab adalah akan terjadi kerusuhan jika salah satu capres kalah sehingga fokus penanganannya ke sana.

Selain itu saat bicara di depan media asing, Prabowo Subianto pernah mengatakan, siap menerima kehendak rakyat yang disahkan KPU. Bahkan dia mengklaim sudah mengucapkan hal itu 15 kali.

Kenyataannya seperti yang terjadi sekarang ini. Menjelang Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan presiden dan wakil presiden, Prabowo secara resmi menyampaikan penolakan.

“Konsekuensi atas penolakan hasil pilpres tersebut di antaranya TNI-Polri harus memperpanjang masa tugas anggotanya yang berada di lapangan untuk melaksanakan siaga satu. Kedua instansi tersebut tentunya tidak mau mengambil risiko terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Eskalasi kerawanan keamanan pasti meningkat,” tegas Aqua.

Jika masalahnya berlarut-larut, lanjut Aqua, TNI-Polri akan kesulitan karena terkait langsung dengan penambahan dana operasional untuk mendukung tugas seluruh anggotanya di lapangan. Sementara pada pilpres kali ini, dana pengamanan untuk TNI-Polri minim sekali bahkan tidak cukup. Sehingga kedua institusi tersebut harus mengambil kekurangannya dari pos yang lain di internal masing-masing. (erny)

Baca Juga :  Aburizal Bakrie: "KMP Juga Dukung Perppu Pilkada!"

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button