Home / Populer / Kota Kupang : Masalah PDAM, tunggu Keputusan Pemprov NTT

Kota Kupang : Masalah PDAM, tunggu Keputusan Pemprov NTT

Bagikan Halaman ini

Share Button

JSFoto : Ilustrasi

 

 

KOTA KUPANG, MORAL-POLITIK.com. Penyelesaian sengketa pengelolaan PDAM Kabupaten Kupang, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) antara Pemkot dan Pemkab Kupang, yang kini belum ada kejelasan penyelesaiannya, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang  mengaku masih menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi NTT, karena semuanya telah diserahkan ke Provinsi NTT untuk menyelasaikan persoalan itu.

Demikian dikatakan Wali Kota Kupang Jonas Salean kepada wartawan di Balai Kota Kupang, Jumat (18/7, saat dimintai komentar soal penyelasain PDAM dengan Kabupaten Kupang.

Ia mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT, untuk memutuskan siapa pengelola PDAM Kabupaten Kupang tersebut.

“Kita masih tunggu keputusan Pemprov. Apalagi sekarang masih dalam suasana Pilpres. Kemungkinan setelah pengumuman hasil pilpres,” paparnya.

Selain Pilpres, adanya kisruh antara DPRD dan Pemkab Kupang tentunya menjadi hambatan tersendiri dalam penyelesaian sengketa PDAM.

Pemkot pada intinya menunggu saja dan menunggu keputusan Pemprov. Apapun keputusan Pemprov jelas Wali Kota, Pemkot siap menjalankannya. Dan dia berkeyakinan, keputusan Pemprov, akan diambil dengan adil, dalam pengelolaan PDAM itu.

“Kami yakin keputusan Pemprovakan diambil dengan mempertimbangkan berbagai hal dan tentunya adil,” papar orang nomor satu di Kota Kupang itu.

Masih menurutnya, Pemkot tetap,pada beberapa usulan yang diajukan kepada Pemprov, yakni pengelolaan PDAM dilakukan secara bersama antara Pemkot dan Pemkab Kupang.

“Yang kita mau ya, kelola bersama dan saling menguntungkan,” bilang mantan Sekda Kota Kupang itu.

Sebelumnya, Wali Kota Jonas Salean, mengatakan jika Pemkab tidak menginginka kerja sama dalam pengelolaan PDAM Kabupaten Kupang, maka Pemkot tidak akan memperpanjang izin penggunaan air bawah tanah dan air permukaan, yang selama ini menjadi sumber air bagi PDAM Kabupaten Kupang untuk didistribusikan kepada pelanggan di Kota Kupang.

Baca Juga :  LSM PIN kesal, Pemkab Tangerang lambat bantu warga tertimpa bencana

“Kalau mereka tidak mau, kita tidak akan perpanjang izin penggunaan air bawah tanah dan air permukaan, dalam wilayah Kota Kupang,” tegasnya.

Pemkot hanya meminta kerjasama yang saling menguntungkan. Jika tidak langkah terakhir yakni tidak memperpanjang izin. Pemkot sebutnya, tidak berkeinginan merebut PDAM, namun hanya menginginkan join pengelolaan saja. (Nyongky)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button