Home / Populer / Koalisi Permanen Prabowo-Hatta untuk Mengikat agar Golkar, PPP, dan Demokrat Tak Lari

Koalisi Permanen Prabowo-Hatta untuk Mengikat agar Golkar, PPP, dan Demokrat Tak Lari

Bagikan Halaman ini

Share Button

Prabowo icalFoto : Ilustrasi

 

 

MORAL-POLITIK.com.  Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai penandatanganan koalisi permanen merah putih lebih pada kepentingan untuk mengikat parpol agar tak ‘lari’ sendiri-sendiri mencari teman koalisi.

Apalagi, menurut dia, santer terdengar, partai Golkar dan Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai melirik teman partai lain. Dengan begitu, Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan ditinggal sendiri.

“Kepentingannya untuk mengikat parpol agar tak ‘lari’ sendiri-sendiri mencari teman koalisi. Apalagi santer terdengar, partai Golkar dan PD mulai melirik teman partai lain,” Ray menilai saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Selasa (15/7/2014).

Karena itulah, lansir tribunnews.com, jelas Ray, Gerindra, PAN dan PKS melangkah cepat untuk mengikat Golkar, PPP dan Demokrat yang memang terlihat gagap menghadapi perkembangan politik.

Lebih lanjut dia melihat tanpa terlebih dahulu mengubah disain sistem kepartaian dan format pemilu, pada akhirnya hanya akan bagus di atas kertas. Karena ujungnya hanya menjadi pemanis politik daripada benar-benar menjadi subtansi sistem kepartaian.

Kalau tidak demikian, maka, dia menilai koalisi yang dibangun dan hanya diatur oleh internal, sangat rawan untuk pecah.

Bahkan, jelas dia, jika hanya menyebut target-target makro seperti mempertahankan Pancasila, UUD 45, dan sejenisnya, pada hakekatnya mempertemukan apa yang telah dipastikan harus bertemu.

“Yang jadi masalah, dan inilah yang selalu menjadi kendala bangunan koalisi di Indonesia, adalah jika menyentuh isu-isu turunan, format fraksi di DPR, serta mekanisme penentuan capres dan cawapres mereka,” tuturnya.

Apakah misalnya, imbuh dia, koalisi akan memilih bersikap diam atas kasus lumpur Lapindo, penyelesaian kasus Bank Century, mengembalikn UUD kepada UUD 45 tanpa amandemen. Termasuk di dalamnya menghadapi isu-isu kenegaraan di masa depan.

Baca Juga :  Pekerja Anak Dikembalikan ke Sekolah

“Di wilayah ini saja terdapat perbedaan mencolok di antara berbagai partai. Jika hanya bertemu pada isu-isu besar, koalisi sudah pasti akan terjadi. Bahkan semua partai wajib sama-sama berkoalisi untuk isu-isu besar,” jelas Ray.

Oleh karena itu, koalisi atas dasar yang sudah ditetapkan konstitusi sifatnya wajib bagi semua parpol.

“Dan tentu saja tantangan terbesar partai ini adalah mekanisme menentukan capres mereka pada pilpres berikutnya. Jika koalisi merah putih tak berbicara sedetil ini, dapat disebut koalisi ini hanyalah reaksi sesaat,” cetusnya.

“Selama koalisi ini tak diupayakan untuk diikat secara konstitusional, seperti mengikatnya ke KPU, nasib koalisi nampaknya akan berumur pendek dan tentu saja tidak parmanen,” cetusnya. (erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button