Home / Populer / Kris Matutina: Rekomendasi Pansus tidak ada “deal-deal”

Kris Matutina: Rekomendasi Pansus tidak ada “deal-deal”

Bagikan Halaman ini

Share Button

KrisFoto : Kris Matutina

 

KOTA KUPANG, MORAL-POLITIK.com. Menanggapi ucapan dari dua Anggota DPRD Kota Kupang, Jerry Anton Pingak dan Imanuel Haning, soal rekomendasi yang dikeluarkan Pansus Perwali, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Peraturan Walikota (Perwali) DPRD Kota Kupang Krispianus Matutina,  bantah jika rekomendasi yang dikeluarkan Pansus  hanya dagelan politik yang dilakukan Pansus dan ada deal-deal dengan pemerintah.

“Rekomendasi yang dikeluarkan hanya dua poin, namun di dalam kronologis sudah jelas, sehingga ada penilaan bahwa kerja Pansus Perwali melalui rekomondasi yang dikeluarkan melempem, itu tidak benar,” kata Krispianus Matutina kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Kupang, Selasa (14/7/2014).

Menurutnya, dalam rekomondasi ada dua poin yakni, pertama untuk adanya kepastian hukum dan tidak di kemudian hari, maka Pansus DPRD Kota Kupang, meminta kepada pemerintah Kota Kupang untuk melakukan Konsultasi pada Kemendagri dan hasil konsultasi disampaikan secara tertulis kepada DPRD, bahwa terbitnya Perwali Nomor 4 tahun 2014 sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggara 2014.

“Poin kedua hasil konsultasi tersebut dijadikan sebagai rujukan bagi DPRD dalam sidang II perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 untuk dibahas dan dianggarkan dana sebesar Rp. 7.216.777.267.99 yang diakomodir dalam Perwali 04. Tahun 2014 .Tetapi progress  tahapan kegiatan sudah disampaikankan juga dalam rekomenadasi secara jelas, tinggal pemerintah menindaklanjutinya,” ungkapnya.

Ia mengatakan, rekomendasi tersebut sudah jelas meminta kepada pemerintah guna melakukan konsultasi ke Kementerian dalam Negeri (Mendagri) dan nantinya disampaikan kepada dewan secara tertulis.  hal itu sangat berat bagi pemerintah.

Baca Juga :  DPRD Kota Kupang Perduli Hilangnya Baterai Lampu Jalan...

“Yang kami minta secara tertulis bukan lisan, sehingga hasil konsultasi jika Perwali bertabrakan dengan Permendagri maka ada konsekwensi hukum didalamnya,” ujar Kris.

Sementara disingung ada pendapat dari beberapa anggota DPRD lain yakni Johanes Imanuel Haning  dan Ketua Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) Jerry Anton Pingak, yang menurutnya dalam forum rapat Paripurna DPRD bahwa rekomendasi Pansus Perwali itu sangat jauh dari harapan dan  Pansus Perwali adalah dagelan politik baik dari prosedur hingga rekomendasinya, Krispianus mengatakan, hal itu hanya menurut Imanuel Haning dan Jerry Anton Pingak saja. Sebab bagi dirinya, tanggapan seperti itu dalam rapat paripurna  di DPRD sah-sah saja, tetapi rapat tersebut berjalan mulus.

“Silahkan bertanya langsung ke Walikota Kupang  tidak ada deal-deal yang dilakukan. sebelum diajak Walikota masuk ke ruang pimpinan DPRD, rekomendasi sudah ditandatangani,” tegasnya. (Nyongky)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button