Home / Populer / Pansus K2 sampaikan 6 Rekomendasi kepada Walikota Kupang

Pansus K2 sampaikan 6 Rekomendasi kepada Walikota Kupang

Bagikan Halaman ini

Share Button

Telend

 
KOTA KUPANG, MORAL-POLITIK.com. Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwkilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, terhadap pelaksanaan proses verifikasi, usulan dan pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K2), menghasilkan  enam poin rekomendasi kepada pemerintah Kota Kupang di ruang sidang utama DPRD Kota Kupang, Jumat (11/7) kemarin.

Dalam laporan soal K2 yang disampaikan langsung kepada  Walikota itu, Pansus menyampaikan enam poin rekomendasi yang dibacakan secara langsung oleh sekretaris Pansus K2 DPRD, Adrianus Talli dalam  sidang Paripurna  DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Kupang, Tellenmark Daud dan dua wakil ketua Yeskial Lodoe dan Frans Adrianus, serta Walikota Jonas Salean, Wakil Walikota Hermanus Man, dan semua jajaran pejabat lingkup Pemerintah Kota Kupang serta semua anggota DPRD.

Dalam isi rekomendasi yang termuat dalam enam poin yang pertama, seluruh proses pemberkasan tenaga honorer k2 harus dilakukan berdasarkan surat edaran menteri pemberdayagunaan aparatur negara dan reformasi birokarsi nomor 5 tahun 2010,tentang pendataan tenaga kepegawaian negara no -k.26-30/v.23-4/99 tanggal 27 pebruari 2014 perihal penetapan nomor induk pegawai negeri sipil dari  honorer kategori  2 k(-2)farmasi tahun anggaran 2013 dan 2014

Kedua pemerintah harus memverifikasi kembali secara baik tenaga honorer kategori k(k-2) sebanyak 324 (tigaratus dua puluh empat) orang yang tersisa guna mendapatkan tenaga honorrer kategori 2 (k-2) yang benar benar memenuhi syarat dan selanjutnya segera menyusulkan ke badan kepegawaian negara untuk proses penetapan nomor induk pegawai

Ketiga pemerintah perlu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republic (KemenPAN-RB) Indonesia, badan kepegawaian negara di Jakarta dan kompeten lainnya yang punya kewenangan untuk mencarikan solusi terhadap persoalan  honorer kategori 2 (k-2) pada lingkup Pemerintah Kota Kupang yang dianggap masih bermasalah.

Baca Juga :  Mengapa Sistem Pilkada Lewat DPRD Harus Ditolak? (2)

Keempat apabila hasil koordinasi dan konsultasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang tidak mendapatkan sebuah keputusan yang merupakan jalan keluar untuk membantu tenaga honorer kategori 2(k-2) yang di anggap bermasalah, maka diharapkan Pemerintah Kota Kupang dapat mengupayakan agar kuota /lowongan yang ditinggalkan dapat diisi oleh tenaga honorer kategori 2(k-2)yang dinyatakan yang tidak memenuhi syarat dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi tenaga pegawai tidak tetap atau sebutan lainnya dilingkup Pemerintah Kota Kupang dan dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kupang.

Kelima pemerintah, Kota Kupang diharapkan dapat menelusuri, memeriksa oknum-oknum yang telah melakukan kebijakan dan keputusan yang mengakibatkan persoalan tenaga honorer kategori 2 (k-2) ini terjadi serta memberikan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keenam, dalam proses pengangkatan tenaga pegawai tidak tetap (PTT) di lingkup pemerintah kota agar dapat dilakukan secara terbuka dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan asas kebutuhan, asas manfaat  serta kemampuan keuangan daerah serta perlunya membangun hubungan kemitraan yang sinergi dengan DPRD Kota Kupang dalam hubungannya dengan pembahasan pengalokasikan kebutuhan anggaan dalam APBN Kota Kupang.

Menanggapi hasil rekomendasi tersebut, Walikota Kupang Jonas Salean, usai rapat mengatakan, sesuai permintaan Pansus, guna dilakukan koordinasi dengan KemenPAN-RB, maka pemerintah akan berusaha melakukan konsultasi. (Nyongky)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button