Home / Populer / Relawan Jokowi dukung KPK “intai” Komisioner KPU-Bawaslu

Relawan Jokowi dukung KPK “intai” Komisioner KPU-Bawaslu

Bagikan Halaman ini

Share Button

debat 5                                                                                                          Foto : Ilustrasi

MORAL-POLITIK.com, JAKARTA. Relawan Jokowi Bara JP mendukung mendukung penuh tekat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk “mengintai” para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“KPK berwewenang untuk mengintai dan menyadap siapa saja, maka hak itu hendaknya digunakan juga untuk melindungi aspirasi masyarakat, jangan sampai dicuri mafia suara Pemilu,” tegas Syafti Hidayat, Ketua Bidang Aksi DPP Bara JP dalam aksi di KPK, Jakarta, Jumat (11/7).

Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), mengapresiasi langkah KPK yang proaktif memperingatkan para komisioner penyelenggara Pemilu/Pilpres, agar jangan tergoda dengan uang panas dalam proses perhitungan suara, yang harus diumumkan paling lambat 22 Juli mendatang.

Syafti mengatakan, selama ini KPU memang identik juga dengan mafia suara. Banyak anggota DPR yang lolos berkat mafia suara di KPU, banyak gagal akibat gerombolan yang tikus suara. Banyak anggota KPU Daerah (KPUD) yang diseret ke pengadilan pidana, karena menggelapkan suara.

Seperti diketahui, KPK menyatakan akan menindak tegas jika terjadi kongkalikong antara penyelenggara Pilpres dengan peserta. “Ini persoalan bangsa secara luas, saya kira KPU dan Bawaslu enggak akan main-main dalam melakukan tugasnya. Jangan main-main terkait dengan persoalan bangsa karena KPK tidak tidur,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi, Kamis (10/7/2014).

KPK juga mengimbau masyarakat untuk melapor jika mengetahui adanya informasi kongkalikong terkait Pilpres 2014. Johan mengatakan, KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Menurut Johan, hal ini juga terkait nasib jutaan rakyat Indonesia.

“Kalau masyarakat mengetahui dan memperoleh informasi ada dugaan terjadi kongkalikong peserta pilpres dengan KPU, itu bisa jadi domain KPK,” terang Johan.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, KPU, KPUD dan Bawaslu berperan penting dalam menjaga proses penghitungan suara. Busyro pun berharap tidak ada praktik suap dalam Pilpres 2014.

Baca Juga :  Mengejutkan, Tagar #RIPFarhatAbbas Mendunia, ini reaksi Farhat!

“Jika tahan godaan upaya suap oleh kekuatan perompak demokrasi, hasilnya akan menentukan kualitas demokrasi dan martabat presiden terpilih,” kata Busyro.

Menurut Busyro, praktik suap dalam pesta demokrasi tidak akan menghasilkan pemerintahan yang bersih dan akan mengalami delegitimasi. Busyro meminta semua lapisan masyarakat mengawasi proses Pilpres 2014. (RJ)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button