Home / Populer / Tidak dimbangi ketrampilan yang layak, TKW asal NTT rentan disiksa

Tidak dimbangi ketrampilan yang layak, TKW asal NTT rentan disiksa

Bagikan Halaman ini

Share Button
da'iFoto : Ilustrasi
KOTA KUPANG, MORAL-POLITIK.com. Tenaga kerja wanita asal NTT kebanyakan  tidak diimbangi dengan Pengetahuan dan  Ketrampilan, sehingga Kondisi ini kemudian  memberikan kontribus yang sangat besar terhadap kerentanan kekerasan terhadap para tenaga kerja, sejak dari perekrutan, penampungan, di negara penempatan dan purna penempatan.
“Karena tidak mempunyai bekal yang cakap,  TKW asal NTT paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, gaji tidak dibayar dan bahkan dijual( Trafficking). Untuk dalam menangani persoalan TKI dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam menanganinya,” kata Direktris Rumah Perempuan, Libby Ratuarat kepada wartawan di Kupang, Sabtu (19/7/2014).
Menurut Libby, dalam menangani masalah TKI ini, lembaga Rumah Perempuan Kupang terus membangun koordinasi dengan didukung oleh Yayasan Tifa  mengesinergikan dengan bekerjasama dan koordinasi secara bersama dengan berbagai pihak terkait untuk menangani masalah TKI.
Ia mengaku, kerjasama yang dilakukan diantara pihak kepolisian,Pemerintah  , masayarakat dalam hal  pembentukan gugus tugas ditingkat desa, guna bersama melakukan pengawasan mulai dari perekrutan, penampungan, di negara penempatan dan purna penempatan.
Perlunya pengawasan,Lanjutnya, bagi tenaga kerja asal NTT ,karena dilihat masih  perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) paling banyak berada di Kota Kupang. Data penanganan dan pendampingan kasus trafficking yang ditangani oleh Lembaga Rumah Perempuan Kupang  sejak Januari hingga Juli 2014 sebanyak 54 orang yang berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, TTS, Belu dan Sumba Barat Daya. Mereka yang didampingi ini rata-rata direkrut oleh PJTKI yang resmi tetapi bermasalah indentitas seperti anak berusia di bawah umur, nama tidak jelas dan tempat tinggal serta administrasi lainya.
“Kebanyakan terjadi kasus TKI dari daerah lain yang didampingi Rumah Perempuan Kupang, identitasnya dimanipulasi oleh PPTKIS  yang dianggap resmi. Untuk itu sangat disayangkan jika ada penyataan pemerintah bahwa PPTKIS  resmi tidak bermasalah. Namun kenyataan PPTKIS  yang resmi juga ada masalah,sehinga peran Pemerintah Kota Kupang  sangat diharapkan guna melakukan pengawasan secara ketat. Sebab Kota Kupang selama ini dijadikan sebagai kota transit,” katanya.  (Nyongky)
Baca Juga :  24 Warga Negara Indonesia ditangkap Polisi Malaysia

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button