Home / Populer / DKPP “hajar” KPU soal Buka Kotak Suara

DKPP “hajar” KPU soal Buka Kotak Suara

Bagikan Halaman ini

Share Button

kotak

 

 

MORAL-POLITIK.com- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencecar komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait surat edaran komisi untuk membuka kotak suara Pilpres 2014.

Padahal, tim Prabowo-Hatta sudah melayangkan gugatan ke MK, dan kotak suara menjadi salah satu alat bukti yang tidak boleh disentuh.

Anggota DKPP, Valina Singka Subekti terlebih dahulu menanyakan kapan gugatan soal kotak suara diajukan Prabowo-Hatta. Tim Hukum Prabowo-Hatta, Mahendradatta mengatakan, gugatan itu diajukan pada 25 Juli 2014, pukul 20.00 WIB ke Bareskrim Polri.

Melansir inilah.com, setelah mendapat jawaban dari Mahendra tersebut, Valina mengalihkan pertanyaannya ke pihak KPU.

“Apa urgensinya surat edaran pembukaan kotak suara harus dibuka tanpa menunggu keputusan MK?,” kata Valina, bertanya ke Ketua KPU Husni Kamil Manik, dalam sidang DKPP, di kantor Kementerian Agama, Rabu (13/8/2014).

Husni menjawab dengan hanya mengulang jawaban seperti sebelumnya. “Ini untuk menghadapi gugatan hasil perselisihan pemilihan umum (PHPU), karena waktunya mepet dengan libur lebaran,” katanya.

Valina tidak puas dengan jawaban itu, karena belum punya landasan yang kuat. Dia terus melanjutkan pertanyannya.

“Isi kotak suara nyawanya pemilu, tidak bisa dibuka dengan cara-cara yang tidak pasti. Bagaimana KPU mengantisipasi kemungkinan terburuk terhadap suara pemilu itu?,” katanya.

“Melibatkan saksi, pengawas dan kepolisian,” jawabnya.

Dengan nada tidak yakin, Valina kembali menanyakan.

“Bagaimana pembongkaran kotak suara dari Sabang sampai Merauke, anda bisa jamin suara pilpres ini aman?,” cetusnya.

Valina terus mencecar Husni dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik. “Inisiatif pembukaan kotak suara dari siapa?,” katanya.

“Memang kami semua menanti, persiapan dari sebelum-belumnya,” jawab Husni.

Setelah Valina, anggota DKPP lainnya juga kembali melanjutkan pertanyaan seputar hal tersebut, yakni Saut Hamonangan, Anna Erliyana dan Nur Hidayat Sardini. Setelah semua anggota DKPP bertanya, Ketua DKPP meminta agar KPU memberikan jawaban detil terkait hal ini. “karena ini penting,” katanya. (erny)

Baca Juga :  KPK hanya menunggu SP2D dari aparat penegak hukum NTT

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button