Home / Populer / Inilah alasan Jokowi Tak Mau Jadi Presiden CNN

Inilah alasan Jokowi Tak Mau Jadi Presiden CNN

Bagikan Halaman ini

Share Button
joki
MORAL-POLITIK.com- Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo ingin supaya keberadaan tim transisi Jokowi-Jusuf Kalla menjadi ‘trend’ baru di dunia politik Indonesia. Ia tidak ingin masa awal kepemimpinan baru kerjanya cuma “nengak-nengok”.

“Model transisi seperti ini sangat bagus. Tidak hanya untuk pemerintah pusat, tetapi juga di pergantian gubernur, wali kota atau bupati,” kata Jokowi di kantor transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2014).

Melansir kompas.com, mengapa demikian? Menurut Jokowi, pemimpin yang baru saja terpilih seringkali tak dapat langsung tancap gas melaksanakan program andalan. Sebab, dia tak diikutsertakan ke dalam pembahasan APBN atau APBD. Jokowi mengistilahkan kondisi kepemimpinan yang baru tersebut dengan istilah “CNN” atau “cuma nengak-nengok”.

“Harus ada proses transisi sehingga yang baru ini bisa langsung kerja. Bukan hanya cuma nengak-nengok. Setahun bisa cuma nengak-nengok doang itu kejadian, loh,” ujar dia.

Jokowi mengaku, kondisi itu pernah dialami dirinya ketika menjadi wali kota Surakarta dan gubernur DKI Jakarta untuk yang pertama kali. Dirinya terpaksa menjalankan rancangan program pemimpin sebelumnya sampai bisa memasukan program andalannya di dalam pembahasan anggaran perubahan di akhir tahun.

“Saya sudah alami di wali kota dan gubernur. Begitu masuk, tinggal terima program doang. Makanya tim transisi itu penting,” tuturnya.

Untuk itulah mengapa Jokowi membentuk tim transisi. Tim itu dibentuknya untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan di bawah presiden dan wakil presiden. Misalnya, struktur kabinet dan lain-lain.

Selain itu, tim transisi juga melakukan komunikasi dengan pemerintah saat ini agar program prioritas bisa masuk ke dalam pembahasan APBN 2015. Namun, Staf Khusus Presiden bidang ekonomi Firmanzah mengatakan bahwa Jokowi-Jusuf Kalla tak bisa seenaknya memasukan program prioritas ke dalam pembahasan APBN 2015. Sebab, pembahasan APBN 2015 telah disusun sejak Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga sejak Januari-April 2014 lalu.

Baca Juga :  Di panggung Nasdem, Megawati kritik Ibu Negara...

“Kalau mau dimasukkan sekarang, nanti akan mengulang proses dari awal,” ujar mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut.

Menanggapi hal itu, Jokowi tetap berharap program prioritas masuk dalam pembahasan APBN 2015. Usai sengketa pemilihan suara diputuskan Mahkamah Konstitusi, Jokowi akan bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membicarakan peluang programnya masuk ke pembahasan APBN 2015. Selain itu, Jokowi menggunakan kekuatan fraksi partai politik pengusung Jokowi-JK agar mengusahakan program prioritasnya masuk ke APBN 2015.

“Lewat pembahasan di DPR nanti kita kejar,” ucapnya lagi. (erny)

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button