Home / Populer / Inilah Tim Transisi Seleksi Anggota 16 Pokja kebijakan Kabinet Jokowi-JK

Inilah Tim Transisi Seleksi Anggota 16 Pokja kebijakan Kabinet Jokowi-JK

Bagikan Halaman ini

Share Button

selek

 

 

MORAL-POLITIK.com- Tim Transisi Jokowi-JK menyeleksi anggota 16 Kelompok Kerja (pokja) persiapan kebijakan pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-JK.

“Hari ini akan dipanggil orang-orang yang akan diajak masuk ke pokja. Belum tentu mereka mau, karena orang baik tak menganggur. Sekarang kami bekerja bagaimana supaya orang baik itu mau gabung bantu Jokowi,” kata Deputi Tim Transisi, Andi Widjojanto di Kantor Transisi, Jalan Situbondo nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2014).

“Nanti ada 16 pokja, maksimal 5 orang per pokja. Kami lagi cari 80 orang yang siap bekerja. Asalnya dari LSM, relawan, parpol, cuma karakternya harus profesional di bidangnya,” katanya.

Melansir tribunnews.com, Andi mengatakan, pencarian anggota pokja ini bukan untuk mencari calon menteri. Para anggota pokja-pokja tersebut hanya bertugas menyusun kerangka kerja kebijakan pemerintahan Jokowi-JK untuk lima tahun mendatang.

Seleksi anggota 16 pokja tersebut diharapkan tuntas pada Senin (11/8/2014) depan. “Misal kemarin sudah dipanggil Rizal Sukma untuk Pokja Hankam, lalu ada Muradi, Sudar untuk Pokja Petani dan Syafii Maarif untuk membantu dalam kapasitas dia melihat secara keseluruhan,” ujarnya.

Apakah nantinya anggota-anggota 16 pokja tersebut bisa menjadi menteri?

“Yah tergantung Jokowi-JK. Headhunters-nya disiapkan di mana, di luar atau di dalam Kantor Transisi. Kalau di dalam kantor transisi, 100 persen bukan kepala dan staf Tim Transisi,” katanya.

Deputi Tim Transisi lainnya, Hasto Kristiyanto mengatakan, tugas pokja-pokja tersebut yakni menyusun sejumlah kebijakan berdasarkan visi, misi dan program kerja Jokowi-JK selama kampanye.

“Jadi, ada Pokja APBN, Pokja Kartu Indonesia Sehat, Pokja Kartu Indonesia Pintar, Pokja Nelayan, Pokja Petani, Pokja Desa, Pokja Reformasi Birokrasi, Pokja Perumahan Rakyat dan Pokja Energi ini adalah yang terutama,” kata Hasto.

Baca Juga :  13 Parpor di Belu Tuntut DPRD Panggil Bupati dan KPU

“Lalu, ada Pokja Infrastruktur, Pokja Transportasi Publik, pokja ini muncul karena lebaran ratusan jiwa melayak akibat buruknya transportasi publik. Jadi, ke depan harus ada kepastian terhadap rakyat yang ingin mudik lebaran. Negara campur tangan untuk meminimalkan nyawa melayang,” katanya. (erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button