Home / Populer / Kota Kupang: Transaksi Berjalan dongkrak PAD

Kota Kupang: Transaksi Berjalan dongkrak PAD

Bagikan Halaman ini

Share Button

pajakFoto : Ilustrasi

 

MORAL-POLITIK.com- Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Kupang, melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Kupang memanfaatkan transaksi berjalan dari masyarakat untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Kupang Jefry Pelt, mengungkapkan transaksi berjalan yang dimanfaatkan berasal dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam mendongkrak PAD Kota Kupang.

“Sektor pajak dari BPHTB juga merupakan salah satu  penyumbang PAD Kota Kupang,” kata Jefry kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis  (15/08).

Dia mencatat, hingga 31 Juni 2014 realisasi penerimaan BPHTB Kota Kupang mencapai Rp 5.278.791.743.000. Realisasi ini mencapai  76,50 persen dari target  sebesar Rp 6.900.000.000.

“Target Pemerintah Kota Kupang dengan komitmen  menaikan PAD tiap tahun, Kami optimis mampu lampaui target,” katanya.

Jefry menerangkan, BPHTB memiliki domain berbeda dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).  BPHTB sangat tergantung pada transaksi berjalan. Ia memberi contoh, saat kondisi kota ini sudah cukup banyak objek pajak baru yakni cukup banyak  peralihan lahan kosong yang sudah ada bangunan baik itu Ruko, Perhotelan,maupun Restoran.

“Sesuai hasil monitoring juru pungut Dispenda dilapangan, semakin banyak masyarakat melakukan jual-beli properti, peningkatan status tanah,  maka objek pajak baru berupa BPHTB ke kas daerah akan  semakin besar,” jelasnya.

Selain penerimaan dari BPTHB, kata Jefry, pajak bumi dan bangunan (PBB) juga mendongkrak PAD Kota Kupang, Karena  PBB merupakan jenis pajak yang harus dibayar wajib pajak. Kewajiban ini melekat pada tanah dan bangunan yang dimiliki masyarakat

Pencapaian pajak PBB pada 31 Juli 2014 dengan target Rp. 6.500.000.000 realiasinya sudah mencapai Rp.1.305.882.511.000,secara persen sudah mencapai 20,29 persen. Dari pencapain tersebut tentunya diakui masih ada wajib pajak belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar PBB.

Baca Juga :  Walau Ahok jadi tersangka, Surya Paloh: Dukungan NasDem Belum Bergeser

”Untuk bisa menyadarkan mereka salah satu cara kami telah mengirin sebanyak 68 ribu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) pada Wajib Pajak (WP)  ke enam Kecamatan,” katanya.

Ia menambahkan, melalui SPPT ke tingkat kecamatan, maka  pihak kecamatan dan kelurahan yang akan langsung turun memberikan surat SPPT  kepada wajib pajak,guna membayar pajak.

“Kepada wajib pajak  dihimbau agar memenuhi kewajibannya membajar PBB. PBB saat ini telah dialihkan pengelolaannya kepada daerah. Sehingga, pajak yang dibayarkan tersebut akan langsung kembali kepada masyarakat melalui program dan kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (Nyongky)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button